Bawaslu Kota Semarang Bidik Sekolah hingga Zona Merah Politik Uang
- Bawaslu Kota Semarang menerima hibah Rp300 juta dari Pemkot untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi menjelang Pemilu 2029.
- Dana tersebut difokuskan pada mitigasi politik uang di lima kecamatan rawan serta edukasi pemilih muda melalui program Bawaslu Goes to School dan Kemah Saka Adhyasta Pemilu.
- Bawaslu juga memperluas literasi hukum pemilu lewat sosialisasi tatap muka dan webinar digital agar masyarakat lebih sadar hukum dan aktif dalam pengawasan demokrasi.
Semarang, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang resmi mengantongi dana hibah sebesar Rp300 juta dari Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2026. Alokasi dana segar ini memicu Bawaslu untuk bergerak cepat menyusun strategi intervensi dini, mulai dari lingkungan sekolah hingga wilayah rawan praktik politik uang, demi menyongsong Pemilu 2029 yang bersih.
1. Bidik lima kecamatan rawan politik uang
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, seluruh dana hibah tersebut akan dioptimalkan untuk mendanai program-program strategis yang dijadwalkan bergulir mulai Juli 2026 mendatang.
"Dukungan hibah ini akan kami manfaatkan untuk memperkuat program pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperluas partisipasi publik," ungkapnya, Rabu (17/6/2026).
Salah satu poin krusial dalam realisasi anggaran ini adalah Bawaslu fokus pada mitigasi politik uang. Bawaslu telah memetakan lima kecamatan prioritas yang masuk dalam radar kerawanan tinggi berdasarkan evaluasi pemilu terdahulu. Pada wilayah-wilayah zona merah ini, sosialisasi pengawasan partisipatif anti politik uang akan digencarkan.
‘’Langkah ini diambil untuk membangun benteng pertahanan di tingkat akar rumput, agar masyarakat tidak sekadar menjadi objek politik, melainkan subjek aktif yang berani menolak dan melaporkan pelanggaran,’’ kata Arif.
2. Sasar pemilih pemula
Selanjutnya, Bawaslu menyadari bahwa kualitas pemilu sangat bergantung pada validitas data dan kesadaran generasi muda. Oleh karena itu, strategi anggaran Rp300 juta ini dipecah ke dalam beberapa program taktis di antaranya audit data pemilih dengan melakukan uji petik langsung di kelurahan dan sekolah untuk mengawal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Tujuannya agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya di Pemilu 2029.
Kemudian, mengadakan Bawaslu Goes to School berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Bawaslu akan menyusupkan nilai-nilai demokrasi ke sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mengenalkan pengawasan partisipatif sejak dini. Lalu, kaderisasi lewat Pramuka dengan menyelenggarakan Kemah Saka Adhyasta Pemilu, sebuah wadah semi-militeristik kepramukaan untuk mencetak kader muda pengawas pemilu yang berintegritas.
3. Perluas Literasi Hukum Secara Digital
Arif menambahkan, tidak hanya mengandalkan metode konvensional tatap muka seperti Sosialisasi Literasi Hukum Pemilu untuk mahasiswa, pihaknya juga akan membuka ruang digital lewat Webinar Hukum Pemilu dan Demokrasi yang bisa diakses publik secara luas.
‘’Dengan bergulirnya rentetan program ini pasca-pencairan hibah di bulan Juli, Pemkot dan Bawaslu Kota Semarang berharap dapat membangun ekosistem politik yang lebih sehat, sehat secara kultur, dan kokoh secara regulasi di Ibu Kota Jawa Tengah,’’ tandasnya.
