BPK Jateng Awasi 4 Cara Kepala Daerah Susun Laporan APBD 2025

Lebih lanjut, tahap kedua yang diawasi BPK ialah menilai tingkat kepatuhan penggunaan APBD 2025. Selain itu, yang ketiga pihaknya juga mencermati pengendalian internal sejauh mana efektivitasnya dan sejauh mana tingkat kepatuhan serta standar SOP lainnya. 

"Dan terakhir kami juga lihat aturan laporan standar keuangan. Semoga laporan keuangan yang disampaikan oleh bapak ibu (kepala daerah) sesuai harapan. Karena tahun 2024 ada 36 entitas yang Allhamdulilah mendapat WTP. Mudah-mudahan pelaksanaan pemeriksaan ini kami bisa mendorong akuntabilitas keuangan daerah," tutur Luthfi.

Untuk hari ini pihaknya mengumpulkan 33 kepala daerah yang melaporkan rancangan laporan keuangan APBD. Untuk dua kepala lain di antaranya Kabupaten Kendal dan Gubernur Jateng sudah melaporkan lebih awal. 

Sesuai amanat undang-undang, pihaknya diberi tenggat waktu memeriksa laporan APBD dalam tempo 60 hari. Hasil dari pemeriksaan akan diselesaikan dengan menerbitkan nilai opini keuangan. 

"Di satu sisi jadi kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan susunan keuangan yang telah diaudit sebagai perlengkapan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran atau APBD itu sendiri. Dari kami juga punya kewajiban memeriksa laporan keuangannya," paparnya. 

Pihaknya mengharapkan akuntabilitas keuangan daerah akan mempengaruhi kegiatan positif yang dihadirkan bagi masyarakat setempat. Oleh sebab itulah pihaknya akan melakukan pemeriksaan keuangan daerah secara profesional guna memperoleh hasil yang maksimal. 

"Kalau semakin akuntabel maka akan ada kegiatan positif bagi masyarakat. Kami akan melakukan pemeriksaan ini dengan profesional akan dapatkan hasil yang dirasakan masyarakat," tuturnya. 

Wakil Walikota Semarang, Iswar Aminudin mengapresiasi langkah BPK yang bergerak cepat menyosialisasikan aturan penyusunan APBD. Untuk itulah pihaknya akan mensinkronkan visi misi dengan penyusunan APBD Kota Semarang. "Nanti akan kita cocokan dengan visi misi," tandasnya.