Bupati Banyumas: Jangan WFH Penuh, Nanti Pejabatnya Susah Dicari!
- Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan tidak akan menerapkan WFH penuh agar pejabat dan petugas pelayanan tetap mudah diakses masyarakat.
- Sadewo menilai kehadiran fisik ASN penting, terutama bagi dinas strategis seperti Dinkes, Dindukcapil, dan DPU yang harus siaga melayani warga secara langsung.
- Pemkab Banyumas masih menunggu arahan resmi pemerintah pusat atau provinsi, namun menekankan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik tidak boleh dikorbankan demi fleksibilitas.
Banyumas, IDN Times - Di tengah keputusan penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan tidak akan memberlakukan WFH secara total di lingkungan Pemkab Banyumas demi menjamin pejabat dan petugas pelayanan tidak menjadi "sosok gaib" yang sulit ditemui warga.
Menurut Sadewo, fungsi utama pemerintah adalah pelayan masyarakat, sehingga kehadiran fisik di kantor tetap menjadi prioritas, terutama bagi dinas-dinas strategis.
Meskipun teknologi berkembang, Sadewo menilai karakteristik tugas di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa digantikan dengan sistem remote. Ia mengkhawatirkan jika WFH dipukul rata, masyarakat akan kesulitan mendapatkan akses bantuan langsung.
"Kalau WFH penuh, nanti susah dicari. Padahal fungsi pemerintah itu melayani. Instansi seperti Dinkes, Dindukcapil, hingga DPU harus tetap ada yang siaga di lokasi," tegas Sadewo di Purwokerto, Selasa (31/3/2026).
Bupati tidak menutup mata terhadap instruksi pusat atau provinsi, namun ia memilih pendekatan yang selektif dan proporsional jika nantinya ada instruksi tegas untuk WFH, dinas pelayanan wajib menerapkan sistem piket.
Khusus untuk perbaikan infrastruktur, Sadewo tetap menjalankan slogan "Tiada Hari Tanpa Perbaikan Jalan". Artinya, petugas teknis harus tetap siaga di jalanan meski anggaran terbatas.
Hingga saat ini, Pemkab Banyumas belum mengeluarkan kebijakan WFH menyeluruh sembari memantau arahan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pusat. Namun, Sadewo menggarisbawahi bahwa efektivitas kerja tidak boleh dikorbankan hanya demi tren fleksibilitas kerja.
"Mungkin kalau nanti ada instruksi tegas harus WFH, saya ikuti. Tapi untuk saat ini, pelayanan publik harus tetap bersentuhan langsung dengan masyarakat agar tetap berkualitas," tambahnya.
Langkah ini diapresiasi sebagai upaya menjaga kepercayaan publik, memastikan bahwa setiap urusan administrasi hingga kesehatan warga Banyumas tetap tertangani secara nyata dan responsif tanpa hambatan jarak.
