Bupati Cilacap Diciduk KPK, Sekda Jateng: Jual Beli Jabatan dan Cashback Proyek Rawan Korupsi
- Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ditangkap KPK dalam OTT di Jawa Tengah terkait dugaan korupsi.
- Sekda Jateng Sumarno menyoroti dua area rawan korupsi: jual beli jabatan dan pemberian cashback pada proyek pembangunan.
- Pemerintah Provinsi Jateng menegaskan pentingnya integritas pejabat melalui pakta integritas dan sistem yang membangun budaya antikorupsi.
Semarang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan terdapat dua obyek kegiatan kepala daerah yang memiliki kerawanan disalahgunakan menjadi tindak pidana korupsi.
Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan kedua obyek yang dimaksud ialah proses jual beli jabatan dan pemberian cashback pada setiap proyek pembangunan.
Hal itu ditegaskan Sumarno pasca KPK melakukan OTT di Jateng dengan menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
"Kalau mitigasi kami di Pemprov itu mungkin sama dengan lainnya. Yang paling rawan itu satu, jual beli jabatan, itu sangat rawan kejadian. Dan mungkin beberapa tempat juga terjadi. Kemudian kalau di proyek proyek itu ada cashback, ada fee itu yang selalu kita ingatkan kepada teman-teman. Karena itu berkaitan dengan integritas," ujar Sumarno kepada wartawan di Kantor Sekdaprov Jateng Lantai 2 Gedung B Gubernuran Semarang, Jumat (13/3/2026).
Dirinya menekankan khususnya pada pemberian fee proyek memang tidak bisa dilihat kasat mata.
Kendati demikian ia bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi selalu mengingatkan para bupati dan walikota untuk menjalankan amanah yang diberikan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Menurutnya setiap pejabat mustinya menjaga integritas masing-masing. Termasuk membangun tanggung jawab pada setiap individu.
"Maka Pak Gubernur selalu mengimbau meminta bahwa kita bersama punya amanah, maka ayo kita bangun integritas kita. Kita punya tanggung jawab," jelasnya.
"Kalau istilahnya ya ahasanya mau berapa Kali kita sampaikan kalau itu tidak tumbuh dari Kita semua ya kejadian akan terjadi lagi," tegasnya.
Lebih jelas lagi, ia berkata persoalan integritas pada diri pejabat sebetulnya bisa dibangun dari sebuah pakta integritas. Selain itu juga bisa diperbaiki melalui sebuah sistem.
"Sebetulnya kalau masalah integritas tidak sekedar dokumen ya. Pakta integritas selalu dibuat tetapi juga kembali ke substansi ya harus dibangun dari sistem. Inilah di Pemprov Jateng kita coba bangun budaya integatas ini jauh lebih penting. Saya selalu ingatkan ke semuanya bahwa semua dapat gaji dan tunjangan. Gaji harus dikompensasi dengan melayani masyarakat. Sifat kita dihadapan tuhan itu jelek semua. Yang bernilai di hadapan Alloh ya kita bisa mengendalikan diri. Maka inilah yang harus dibangun di seluruh wilayah Jawa Tengah," tandasnya.
