Emak-emak PRT Semarang Bawa Panci saat May Day, Tuntut Penghapusan Kekerasan

01 Mei 2025, 15:18 WIB

Fariz Fardianto

Belasan PRT suarakan berbagai tuntutan saat May Day di Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Intinya sih...

Perayaan May Day 2025 di Semarang dihadiri oleh buruh pabrik, pekerja informal, dan PRT yang menuntut perbaikan taraf hidup.
Para PRT bergabung dengan ratusan buruh pabrik untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah terkait pengakuan status sebagai pekerja, perlindungan hak, dan jaminan sosial.
Kapolrestabes Semarang memerintahkan seluruh personelnya tidak membawa senjata api dalam pengamanan May Day serta menekankan penegakan SOP dan perilaku humanis.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 tak cuma dihadiri elemen buruh pabrik dan para pekerja informal yang ada di Kota Semarang.

Para pekerja sektor domestik seperti pekerja rumah tangga (PRT) pun turut terlibat menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah provinsi agar taraf hidup mereka dapat diperbaiki.

Tak kurang belasan PRT yang ikut long march dari Simpang Lima hingga Gubernuran. Mereka bergabung bersama ratusan buruh pabrik kawasan berikat Pelabuhan Tanjung Emas yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah.

Minta diakui sebagai kelas pekerja

Di tengah suasana mendung gelap, sambil membawa panci, serbet dan payung, emak-emak PRT dan KASBI bersatu menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah.

"Kami tetap mengharapkan mendapatkan pengakuan status sebagai pekerja," kata Nur Kasanah, Koordinator Serikat PRT Merdeka Semarang, Kamis (1/5/2025).

Pemerintah diminta menjamin PRT terbebas kekerasan dan pelecehan

Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyita perhatian warga Semarang dengan membawa simbol-simbol berwarna merah merona. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah menghentikan sikap diskriminasi terhadap para PRT. Pemerintah provinsi juga diminta menjamin pemberian jaminan sosial, upah layak dan memberikan kepastian PRT agar terbebas dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

"Terutama perlindungan atas haknya sebagai pekerja. Dan kami menuntut pemerintah disahkan RUU Perlindungan PRT dan Ratifikasi Konvensi ILO 189, 190," tuturnya.

Massa KASBI berdatangan dari pelabuhan

KASBI menghimpun kekuatan buruh Pelabuhan Tanjung Emas untuk merayakan May Day 2025. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Hingga sore ini perayaan May Day masih berlangsung di seputaran Jalan Pahlawan Semarang. KASBI bersama elemen organ buruh lainnya juga masih berorasi.

Di tempat yang sama Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) Semarang bersama KSPI juga menggelar aksi dengan berbagai tuntutan.

Diperintahkan seluruh anggota Polri tidak bawa senpi

Apel pasukan Polrestabes Semarang untuk memastikan tidak ada yang bawa pistol saat perayaan May Day. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Syahduddi, menegaskan seluruh personelnya yang terlibat pengamanan dilarang membawa senjata api. Arahan tersebut disampaikannya saat memimpin apel kesiapan pengamanan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

“Dalam pengamanan kegiatan Mayday hari ini, diperintahkan kepada seluruh anggota Polri tidak ada yang membawa senpi, setelah apel pagi ini Propam melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada personel yang membawa senjata api,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pengamanan harus dilaksanakan secara humanis, persuasif, dan sesuai SOP. Personel tidak boleh bersikap arogan atau terpancing provokasi. Peserta aksi harus dipandang sebagai saudara sebangsa yang perlu dilindungi, dijaga, dan dilayani.

“Seluruh personil wajib bersikap dan berperilaku humanis dan bertindak secara persuasif,” lanjutnya.

Syahduddi juga menegaskan seluruh tindakan harus mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Seluruh tahapan tindakan harus disesuaikan dengan parameter eskalasi di lapangan dan dilakukan secara berjenjang serta di bawah kendali pimpinan pasukan.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, turut mengimbau kepada seluruh peserta aksi agar menyampaikan aspirasi dengan tertib, damai, dan bermartabat. Ia menekankan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara, namun harus dilakukan tanpa melanggar hukum atau merusak ketertiban umum.