Evaluasi Makan Bergizi Gratis Jateng, Menko Pangan Soroti Data dan Mutu

04 Mar 2026, 12:00 WIB

Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pontianak Selatan memasukkan tray makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadhan ke dalam mobil saat penjemputan. (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang)

Intinya Sih

Menko Bidang Pangan memimpin rapat evaluasi dan sosialisasi Perpres 115/2025 tentang Program Makan Bergizi Gratis, dengan capaian nasional 61,2 juta penerima dari target 82,9 juta.
Jawa Tengah mencatat 9,29 juta penerima manfaat melalui 3.838 SPPG, dengan capaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi mencapai 35,03 persen dan pengawasan mutu terus diperketat.
Program MBG turut menggerakkan ekonomi lokal lewat UMKM dan BUMDes, namun masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima yang perlu divalidasi oleh pemerintah daerah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Semarang, Selasa (3/3/2026). Rapat tersebut mengevaluasi pelaksanaan sekaligus menyosialisasikan kebijakan program ke tingkat daerah.

1. Capaian Nasional dan Jawa Tengah

Zulkifli Hasan saat sidak SPPG di Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Pemerintah mematok target nasional sebanyak 82,9 juta penerima manfaat untuk program MBG. Sampai akhir Februari 2026, program tersebut menjangkau 61,2 juta penerima di 38 provinsi melalui 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Secara spesifik di wilayah Jawa Tengah, layanan MBG menyasar 9,29 juta penerima manfaat dengan dukungan 3.838 SPPG yang beroperasi aktif.

2. Keamanan pangan dan pengawasan mutu

Ilustrasi petugas menyiapkan lauk setengah matang (diungkep) untuk paket Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadhan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang)

Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak sebagai penyelenggara utama dengan dukungan 28 kementerian dan lembaga.

Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam penjaminan mutu, stabilisasi pasokan pangan lokal, serta percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Saat ini, capaian SLHS di Jawa Tengah menyentuh angka 35,03 persen, sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 32 persen. Terkait keamanan pangan, Zulkifli menginstruksikan jajarannya untuk mengevaluasi SPPG yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan makanan.

3. Dampak ekonomi lokal dan kendala data

Warga membeli kebutuhan pokok di Pasar Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Zulkifli menyebut, pelaksanaan MBG ikut menggerakkan roda ekonomi daerah dengan melibatkan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, hingga peternak mandiri.

Adapun, di Jawa Tengah, Koperasi/BUMDes dan UMKM memasok mayoritas bahan pokok SPPG. Beberapa pasokan unggulan mencakup telur ayam dari Pati dan susu sapi perah dari Boyolali.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat yang menuntut validasi lanjutan oleh pemerintah daerah. Zulkifli merinci persentase layanan saat ini meliputi:

Siswa sekolah: membutuhkan target percepatan hingga 100 persen.
Ibu hamil dan menyusui: melampaui 50 persen.
Balita non-PAUD: baru menyentuh 24,4 persen.
Lingkungan Pesantren: capaian institusi pesantren berada di 7,7 persen dan santri 3,24 persen, dengan operasional SPPG pesantren di level 12,13 persen.

Zulkifli menambahkan, pemerintah memastikan distribusi MBG tetap berjalan selama bulan suci Ramadan serta masa libur dan cuti bersama. Wilayah dengan mayoritas penduduk berpuasa menerima paket makanan kemasan yang sehat. Sementara itu, institusi sekolah dengan mayoritas murid non-muslim tetap menjalankan program secara normal.

Sebagai bentuk pengawasan terpadu, Kemenko Bidang Pangan berencana membangun Command Center MBG. Langkah strategis itu bertujuan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, aman, berkualitas, dan berkelanjutan demi membangun fondasi generasi sehat menuju visi Indonesia Emas 2045.