Blora, IDN Times - Kabar mengenai anggaran fantastis untuk layanan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora senilai Rp2,56 miliar pada tahun 2026 menjadi sorotan. Menanggapi keresahan warga akan efisiensi dana daerah, Bupati Blora Arief Rohman berjanji akan melakukan evaluasi total.
Arief menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan masukan masyarakat, terutama jika ada sektor lain yang jauh lebih membutuhkan alokasi dana tersebut.
Meski angka Rp2,56 miliar sudah masuk dalam pos anggaran, Bupati Arief Rohman secara jujur mengakui belum mengetahui secara rinci peruntukan dana tersebut.
"Terus terang saya belum tahu detail anggaran itu untuk apa saja. Sesuai dengan semangat efisiensi, kalau memang bisa dilakukan penghematan, tentu masukan dari masyarakat akan kita terima dengan baik," ujar Arief melansir dari Antara, Senin (13/4/2026).
Masalah utama yang terendus adalah belum adanya evaluasi teknis terkait kebutuhan internet di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akibatnya, banyak dinas yang memilih "jalan sendiri" dengan berlangganan internet menggunakan anggaran masing-masing karena menganggap jaringan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) terlalu lambat.
Padahal, Dinkominfo sendiri sudah mengelola dana sekitar Rp500 juta tahun ini untuk menyuplai internet berkecepatan 300 Mbps ke kantor-kantor dinas, rumah sakit, hingga Mal Pelayanan Publik.
Salah satu titik panas yang akan diklarifikasi adalah anggaran internet di Kecamatan Cepu senilai Rp47 juta. Dinkominfo mencium adanya potensi anggaran ganda karena wilayah Cepu sebenarnya sudah mendapat suplai jaringan pusat.
Namun, Camat Cepu, Endah Ekawati, memberikan pembelaan bahwa dana tersebut tidak hanya untuk kantor kecamatan, melainkan dibagi ke tujuh titik kelurahan di wilayahnya agar layanan publik di tingkat bawah tetap berjalan.
Masyarakat perlu tahu bahwa biaya "berselancar" Pemkab Blora memang tidak murah. Berdasarkan data BPPKAD Blora, total anggaran internet selama lima tahun terakhir mencapai angka yang cukup mengejutkan:
2022: Rp4,77 miliar
2023: Rp2,41 miliar
2024: Rp2,44 miliar
2025: Rp2,57 miliar
2026: Rp2,56 miliar (Estimasi)
Pihak Dinkominfo mengakui bahwa tidak semua instansi membutuhkan layanan internet dedicated yang biayanya selangit. Sejauh ini, hanya empat instansi besar yang dinilai sangat memerlukan layanan tersebut, yakni Dinkominfo, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, dan BPPKAD.
Evaluasi ini diharapkan mampu memangkas biaya-biaya yang tumpang tindih sehingga sisa anggaran dapat dialihkan untuk perbaikan jalan, pendidikan, atau kesehatan yang lebih menyentuh kehidupan warga Blora sehari-hari.