Semarang, IDN Times - Nama mahasiswa jurusan Sastra Inggris, Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) bernama Rakindra Cahya Satwika dipalsukan menjadi anggota Partai Prima.
Kasus tersebut terungkap ketika ibunda Rakindra, Erta Kumalajati yang bekerja sebagai petugas PPS Sambiroto Semarang memverifikasi ulang data calon pemilih di kampungnya.
Erta Kumalajati mengaku, semula ditugasi oleh pihak kelurahan untuk turun langsung ke masing-masing kampung guna melakukan validasi data calon pemilih untuk keperluan Pemilu 2024.
"Saat saya cek data warga, ada tujuh warga yang namanya masuk keanggotaan Partai Prima Semarang. Salah satunya ada nama anak saya. Dalam sipol Partai Prima, saya cocokan nama anak saya memang benar Rakindra Cahya Satwika. Nomor NIK-nya sama, tapi di sipol fotonya beda," ujar Erta kepada IDN Times via telepon, Senin (3/4/2023).
Ia berkata, anaknya tersebut tak pernah merasa masuk jadi pengurus Partai Prima. Hal serupa juga ia temukan pada data warga lainnya yang masuk sebagai keanggotaan Partai Prima.
Erta mengatakan, dirinya hari ini telah mengadukan kasus pemalsuan data anaknya kepada pihak KPU Kota Semarang. Pihak KPU, katanya hanya sebatas membuatkan berita acara laporan yang menyatakan bahwa dirinya keberatan ada nama anaknya masuk sebagai anggota Partai Prima Semarang.
"Dari KPU hanya bisa buatkan berita acaranya. Yang menyatakan saya meminta agar nama anak saya dihapuskan dari daftar anggota Partai Prima. Tapi dari pengurus KPU tadi bilangnya, penghapusan data kewenangannya pada pihak partai," terangnya.
Menurutnya apa yang terjadi pada kasus anaknya membuktikan kalau Partai Prima banyak kejanggalan. Karena misalnya pada data anaknya, pihak Partai Prima mengubah foto anaknya dengan warga lainnya. Kejadian ini adalah kasus pemalsuan data.
"Ada yang warga RW 01, RW 03, saya RW 08 di Kampung Sambiroto. Ini ada pemalsuan data," ujarnya.
Sedangkan, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom membenarkan adanya laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Erta Kumalajati.
Namun, ia beralasan ada persepsi yang perlu diluruskan pada kasus tersebut. "Kalau tidak merasa anggota partai ya diminta bikin berita acara dan tanda tangan untuk meminta dihapus. Suratnya itu dilampirkan sebagai bahan klarifikasi ke KPU. Kan itu sebenarnya. Jadi tidak ada yang gimana gimana. Yang lapor cuma satu orang itu saja," akunya kepada IDN Times.
Pihaknya menyampaikan kasus yang muncul pada Partai Prima Semarang berada untuk tahapan verifikasi faktual (verfak). Verfak tak cuma ditujukan untuk Partai Prima melainkan semua partai. Tujuannya untuk memastikan apakah seseorang tersebut anggota partai atau tidak.
Atas laporan tersebut, pihaknya tidak melakukan tindakan apapun kepada Partai Prima Semarang. Sebab, verfak bagi Partai Prima masih berjalan selama dua hari untuk menghitung jumlah keanggotaan dan jumlah pendukung masing-masing kecamatan.
"KPU tidak ada tindakan apapun. Karena kami dalam rangka men-TMS (daftar Tidak Memenuhi Syarat) bagi orang yang merasa tidak mendukung. Untuk hasil verfaknya, kami belum bisa bicara soal Partai Prima. Soalnya sekarang lagi diverifikasi," paparnya.
Terpisah, pengurus Korwil Partai Prima Jawa Tengah, Supriyadi saat dimintai konfirmasi IDN Times mengaku, sudah tahu laporan dugaan pencatutan data warga di Semarang. Akan tetapi proses penghapusan datanya diserahkan kepada KPU.
"Kami belum bisa berbuat apa-apa. Soalnya verifikasi faktual masih berjalan. Tanyakan saja ke KPU. Soalnya belum ada surat yang dikirimkan dari KPU ke kami," cetusnya.