Kebijakan 2027 Tekan APBD 30 Persen, Nasib PPPK di Banyumas Jadi Taruhan

Kebijakan pembatasan belanja pegawai berpotensi berdampak pada PPPK dan tenaga honorer, terutama mereka yang belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sejumlah pegawai yang masa kerjanya nyaris memenuhi syarat pengangkatan justru terancam tertahan statusnya. "Yang tidak masuk database BKN, otomatis tidak bisa naik status. Padahal masa kerjanya tinggal hitungan hari," ungkapnya.

Namun, pemerintah daerah menyiapkan skema alternatif agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Sebagai solusi, Pemkab Banyumas mulai menerapkan pola outsourcing untuk mempertahankan tenaga kerja yang tidak terakomodasi dalam sistem ASN. Sekitar 200-an tenaga kerja dialihkan statusnya melalui skema ini.

"Kami menggunakan metode outsourcing agar tidak ada PHK. Jadi mereka tetap bekerja, hanya statusnya yang berubah,"jelasnya.

Menurutnya dengan skema tersebut, anggaran yang sebelumnya masuk belanja pegawai dialihkan ke belanja barang dan jasa. "Yang penting mereka tetap mengajar dan bekerja, status boleh berubah, tapi pengabdian tetap jalan,"tambahnya.

Dengan total belanja pegawai mencapai sekitar Rp1,8 triliun, pemerintah daerah menyadari kebijakan 30 persen akan membawa konsekuensi besar. "Pasti berdampak, kita harus mengubah kebijakan kepegawaian dan melakukan efisiensi besar besaran,"ujarnya.

Langkah efisiensi dilakukan dengan memangkas kegiatan yang dinilai tidak produktif. "Kegiatan yang tidak mendukung langsung, kita cut, sekarang harus benar benar selektif,"katanya.

Bahkan pola kegiatan pemerintahan ikut berubah. "Yang biasanya di hotel, mungkin cukup di rumah makan, yang biasanya dua kali, jadi sekali,"tambah Amrin.

Meski melakukan efisiensi, pemerintah memastikan layanan dasar seperti kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Pemkab Banyumas bahkan mengalokasikan anggaran sekitar Rp105 miliar untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC).

"Kami ingin warga cukup menunjukkan KTP, pasti dilayani, targetnya 98 persen masyarakat tercover,"jelasnya.

Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi.

Pemerhati sosial ekonomi lokal Banyumas, Sakur Abdul Wahid, menilai efisiensi anggaran memang perlu, namun harus tepat sasaran agar tidak merugikan sektor vital.

"Selama ini layanan dasar saja belum sepenuhnya terpenuhi. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus memangkas pengeluaran yang bersifat pemborosan. "Yang perlu dipangkas itu yang tidak penting perjalanan dinas yang tidak perlu, fasilitas berlebihan, bukan tenaga kerja,"tegasnya.

Menurutnya, belanja pegawai memang bersifat wajib sehingga ruang penyesuaian harus dilakukan secara hati hati. Kebijakan pembatasan belanja pegawai sejatinya bertujuan menyehatkan fiskal daerah. Namun di lapangan, implementasinya tidak sesederhana angka.

"Ada dilema besar antara menjaga stabilitas anggaran dan memastikan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjamin,'kata Sakur.

Menurutnya jika tidak dikelola dengan tepat, efisiensi berisiko menimbulkan masalah sosial baru. Sebaliknya, jika berhasil, kebijakan ini bisa menjadi momentum reformasi birokrasi yang lebih ramping dan produktif. Tahun 2027 masih beberapa langkah lagi. Tapi bagi banyak pegawai di daerah, dampaknya sudah terasa hari ini.

Di tengah ketidakpastian, para pegawai honorer dan PPPK hanya berharap satu hal tetap bisa bekerja. Estrian Tegar, salah satu pegawai paruh waktu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyumas, mengaku optimistis namun tetap waspada.

"Harapannya tidak ada pemutusan kontrak, mudah mudahan efisiensi ini tidak berdampak ke kami,"ujarnya.

Ia juga menyambut baik sinyal dari kepala daerah yang menyebut tidak akan ada pengurangan pegawai.

"Kami senang, karena dari honorer sudah naik ke paruh wakt, ini langkah maju bagi kami,"katanya.