Komnas HAM Pantau Coblosan Calon Tunggal 2 Daerah Jateng
Banyumas, IDN Times - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperkirakan adanya kerawanan tinggi saat proses coblosan di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes. Sebab di dua kabupaten tersebut muncul calon tunggal yang bersaing dengan kotak kosong.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian mengatakan eskalasi persaingan calon tunggal melawan kotak kosong tergolong tinggi. Terutama untuk wilayah Banyumas.
Seperti diketahui, calon tunggal bupati dan wakil bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti pada Pilkada 2024 melawan kotak kosong. Sedangkan calon tunggal bupati dan wakil bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan Wurja juga melawan kotak kosong.
"Untuk rada tinggi (kerawanan) satu paslon di Banyumas. Itu yang tinggi. Yang mencuat di Banyumas. Lalu Sukoharjo dan Brebes sepertinya landai. Tapi kemarin sempet ramai itu di Brebes. Dua tempat ini kita pantau," kata Saurlin usai menghadiri rapat koordinasi persiapan pengawasan pemungutan suara di Bawaslu Jawa Tengah, Jalan Papandayan Semarang, Selasa (26/11/2024).
Pihaknya menegaskan kerawanan yang masih dipetakan mengenai munculnya dua paslon atau tiga paslon bahkan satu paslon di tiap kabupaten/kota.
Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya, katanya masih dilakukan pendalaman.
"Ada yang dua paslon, tiga paslon, ada juga satu palson. Untuk potensi yang lain kita sedang petakan," tambahnya.
Tak cuma itu saja, pihaknya kini sedang mempertebal pengawasan yang melekat dengan PTPS untuk mengawasi kegiatan paslon di masa tenang.
Komnas HAM, menurutnya juga memantau penertiban alat peraga kampanye (APK) tiap wilayah sampai detik-detik coblosan.
"Terutama pengawasan patroli di masa tenang. Itu menyangkut semua paslon bupati, walikota, gubernur, menyisir bahan kampanye dan alat peraga. Karena kalau masa tenang itu untuk kontemplasi setelah kampanye kemarin," ungkapnya.
Sedangkan dalam mengawasi pengiriman logistik Pilkada, pihaknya mengklaim saat ini hampir semuanya sudah digeser ke tingkat kelurahan. Soal adanya temuan aksi bagi-bagi sembako pihaknya menemukan yang paling mencolok di Kabupaten Pekalongan.
"Kita sedang koordinasi dengan jajaran. Pengawas kami keliling ke kelurahan dan TPS. Kalau rawan kericuhan itu mungkin banyak variannya," kata Saurlin.
