Semarang, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyatakan terdapat tiga kabupaten/kota dengan realisasi sensus ekonomi paling rendah.
Realisasi sensus ekonomi yang rendah tersebut diketahui dari hasil pemantauan lapangan selama 15 Juni-30 Juni 2025.
Ketiga daerah yang dimaksud ialah Kabupaten Brebes dengan capaian sensus ekonomi hanya 18,5 persen, Kota Surakarta kisaran 18,70 persen serta Kota Tegal hanya 18,73 persen.
Kepala BPS Jateng, Ali Said menyatakan rendahnya capaian sensus ekonomi lantaran dipengaruhi banyaknya konten-konten negatif yang tersebar di media sosial (medsos).
"Maka konten-konten itu secara alogaritma mempengaruhi masyarakat. Padahal, sebetulnya masyarakat belum bisa menyaring informasi yang beredar di medsos. Sehingga mereka mejadi terpengaruh," ujar Ali kepada IDN Times, Rabu (1/8/2026).
Lebih jauh, ia bilang sebaran konten negatif justru mempengaruhi opini masyarakat mengenai cara kerja petugas sensus ekonomi.
Banyak masyarakat, katanya yang tidak memahami secara jelas tujuan sensus ekonomi karena informasi yang mereka terima kebanyakan dari konten-konten medsos.
Dampak dari konten negatif tersebut, ia berkata tak jarang masyarakat menolak disurvei petugas sensus karena takut datanya disebar ke kantor pajak.
"Peraturan Kemenkeu memang mewajibkan instansi memberikan data keuangan kepada mereka. Cuman dalam klausulnya disebutkan bahwa BPS jadi instansi yang tidak wajib memberikan datanya ke Dirjen Pajak. Dirjen Pajak juga menegaskan kalau BPS bukan instansi yang berikan pajak. Yang perlu dipahami dalam sensus ekonomi, semua datanya dirahasiakan oleh BPS. Kami tidak akan berikan data kepada pihak manapun," urainya.
Selain itu, sebaran konten negatif juga dibuat pembuat konten di luar Jateng. Ia melacak adanya seorang creator yang membuat konten tentang warga yang marah-marah saat didatangi petugas sensus.
Kendati begitu, pihaknya belum berani mengambil tindakan tegas terhadap pembuat konten negatif karena khawatir aksi mereka lebih represif.
"Kami belum berani lapor ke pihak berwajib, karena kalau kita bertindaknya agresif, bisa jadi mereka bertindak represif. Cuman kita berusaha terus lakukan pendekatan ke RT RW untuk menyisir wilayah daerah mana yang menolak," tuturnya.
Meski tercatat ada kabupaten/kota dengan capaian sensus ekonomi yang rendah, pihaknya menyampaikan masih ada wilayah dengan realisasi sensus yang tinggi. Antara lain Kabupaten Wonogiri mencapai 31,7 persen, Kota Magelang 27,58 persen, Banjarnegara 27,75 persen.
Ali menekankan sensus ekonomi yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali dimanfaatkan menggali informasi seputar pertumbuhan ekonomi 35 kabupaten/kota. Di samping itu, sensus ekonomi menjadi sarana membangun basis perekonomian tiap wilayah.
Oleh karenanya, ia mengimbau warga Jawa Tengah tidak perlu khawatir dengan pencatatan data dalam sensus ekonomi. "Masyarakat yang berikan informasi ke petugas nantinya digunakan supaya bisa memudahkan pemangku wilayah mengambil kebijakan yang pro usaha dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat," kata Ali.