Semarang, IDN Times - Massa BEM gabungan se-Kota Semarang Raya mendesak Kapolri, Kapolda, Kapolsek menarik diri dari pengelolaan dapur SPPG, MBG dan kopdes merah putih.
Sebab bukannya membuat kondisi membaik, keterlibatan kepolisian pada program unggulan Presiden Prabowo justru berubah menjadi kemunduran sistem demokrasi.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Semarang Raya, Kevin Priambodo, mengatakan aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, salah satunya evaluasi terhadap tim komite reformasi Polri.
Ia dengan lantang menuntut polisi hanya fokus menertibkan dan menangkap maling, memberantas narkoba bukan malah bandarnya serta memberantas kezaliman-kezaliman yang beredar di masyarakat.
"Saya tegaskan untuk polisi segera menarik diri dari SPPG, ahli gizi, dan segala jabatan di MBG, serta koperasi Merah Putih," paparnya, Kamis (26/2/2026) malam.
Pihaknya menilai tim komite reformasi yang dipimpin dan diprakarsai oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan belum menunjukkan progres signifikan.
“Bahkan malah kita melihat sebuah kemunduran. Jadi kita menuntut reformasi Polri,” ujar Kevin di sela-sela aksi.
Tuntutan kedua yang disuarakan adalah mendesak dilakukannya reshuffle jabatan di tubuh Polri, mulai dari Kapolri, Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek, dengan mengganti pejabat lama dengan wajah-wajah baru.
Selain itu, massa aksi juga meminta kepolisian menarik diri dari berbagai program pusat seperti SPPG, koperasi Merah Putih, dan sejumlah program lain di luar tugas pokok dan fungsi kepolisian.
Tak hanya berorasi, para mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal sebagai bentuk kritik terhadap institusi kepolisian. Aksi ditutup dengan salat ghaib untuk seorang anak di Maluku yang dilaporkan meninggal dunia setelah diduga dipukul anggota Brimob menggunakan helm pada 19 Februari 2026.
Hingga aksi berakhir, dengan mengenakan jas almamater dari berbagai perguruan tinggi, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan mereka.