Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Pj Gubernur Jateng Serukan Kades Netral di Pilgub Jawa Tengah 2024

Pj Gubernur Jateng Serukan Kades Netral di Pilgub Jawa Tengah 2024
Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengunjungi venue dan menyemangati atlet dari Jateng di PON Aceh-Sumut 2024. (dok. KONI Jateng)
Share Article

Surakarta, IDN Times - Penjabat Gubenur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menekankan agar kepala desa dan lurah tetap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

1. Pemprov buat suarat edaran ke bupati hingga kades

Terkait netralitas aparatur pemerintah di daerah Nana mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, Kepala desa dan perangkat desa.

Menurutnya selama tahapan Pilkada 2024 Pemprov Jateng masif melakukan sosialisasi, perihal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun netralitas kepala desa/perangkat desa.

2. Tekankan netralitas apaarat pemerintahan di Pilgub Jateng

Pemilih disabilitas menggunakan hak pilih Pemilu 2024 di TPS 005 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Rabu (14/2/2024). (IDN Times/Aan Pranata)
Pemilih disabilitas menggunakan hak pilih Pemilu 2024 di TPS 005 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Rabu (14/2/2024). (IDN Times/Aan Pranata)

Setidaknya sudah dua surat edaran yang diterbitkan. Surat edaran pertama pada 17 Januari 2024 kepada bupati walikota se -Jawa Tengah tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Surat edaran kedua pada 29 Oktober 2024 tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

"Selama ini kami dari pemprov juga tidak henti-hentinya memberikan arahan. Kita sudah mengedarkan dua surat edaran, arahannya terkait dengan masalah netralitas," bebernya.

3. Bawaslu gencar lakukan sosialisasi

Ilustrasi logistik Pilkada 2024 (IDN Times/Erik Alfian)
Ilustrasi logistik Pilkada 2024 (IDN Times/Erik Alfian)

Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin menilai, kepala desa dan lurah punya pengaruh besar di masyarakat. Maka, ketika mereka tidak netral dalam pelaksanaan pilkada, akan menimbulkan preseden buruk bagi pemerintahan di masa mendatang.

Bawaslu Jateng gencar melakukan pencegahan dan sosialisasi, untuk menekan terjadinya berbagai pelanggaran pilkada 2024.

Amin menyebut, pihaknya sudah 762 kali memberikan sosialisasi kepada TNI, Polri, ASN, dan kepala desa di seluruh Jawa Tengah. Selain itu, mengirimkan surat imbauan, dan membentuk 479 desa anti-money politics.

Share Article
Topics
Editorial Team
Bandot Arywono
EditorBandot Arywono

Latest News Jawa Tengah

See More

Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila, Sebut Belum Terima Undangan

01 Jun 2026, 14:46 WIBNews