Semarang, IDN Times - Pemadaman listrik massal melanda sejumlah wilayah Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang, Kamis (18/6/2026) akibat kendala operasional pembangkit milik PT PLN (Persero). Insiden pemadaman tanpa pemberitahuan itu memicu keluhan warga yang melumpuhkan aktivitas mereka. Kondisi itu memantik desakan investigasi dari lembaga pengamat energi nasional terkait rapuhnya ketahanan sistem kelistrikan di pulau Jawa.
Blackout Jawa Tengah: Warga Semarang Gelap-gelapan, IESR Desak Investigasi PLN
Intinya Sih
PT PLN (Persero) terpaksa melakukan manajemen beban akibat gangguan teknis pembangkit yang memicu pemadaman listrik di wilayah Jawa Tengah pada Kamis (18/6/2026).
Pemadaman yang terjadi mendadak sejak sore hingga malam hari ini melumpuhkan aktivitas dan merugikan warga di Semarang.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah menggelar investigasi menyeluruh serta menuntut pembayaran kompensasi bagi seluruh pelanggan yang terdampak.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
1. Warga merugi, PLN lakukan manajemen beban
Ketiadaan informasi terkait pemadaman listrik membuat masyarakat kelabakan. Teguh, salah seorang warga Pekunden, Semarang, mengeluhkan kondisi gelap gulita yang menimpa wilayahnya.
"Mati listrik sejak sore sampai Isya. Sangat merugikan karena tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Tidak ada pengumuman sama sekali soal pemadaman dari PLN," keluh Teguh.
Merespons keluhan tersebut, Manager Komunikasi PLN UID Jawa Tengah, Prayudha Fasya Perdana, mengonfirmasi adanya gangguan teknis.
"Untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan, menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Jawa Tengah serta terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal," jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya PLN berjanji akan terus memberikan pembaruan informasi proses pemulihan melalui kanal komunikasi resmi perusahaan.
2. IESR desak investigasi dan transparansi publik
Lembaga pemikir energi Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti lemahnya redundansi jaringan transmisi dan ketidakcukupan cadangan daya.
"Kita tidak bisa berhenti pada penjelasan bahwa gangguan disebabkan teknis opersional. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa satu gangguan dapat berkembang menjadi pemadaman luas. Ini harus diinvestigasi dan dijelaskan secara transparan kepada publik," tegas Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa.
Fabby mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginvestigasi teknis secara independen dengan membuka data relay logs hingga performa sistem proteksi. Ia mengingatkan, dalam kasus-kasus blackout sebelumnya, publik jarang mendapatkan penjelasan utuh terkait langkah korektif dari regulator, seperti halnya penundaan proyek transmisi tol listrik 500 kV di Sumatra yang meleset dari target tahun 2019 dan membuat sistem rentan karena terlalu bergantung pada jalur 275 kV.
3. Tuntutan kompensasi bagi pelanggan
Selain evaluasi teknis, IESR secara tegas meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian ekonomi yang dialami sektor rumah tangga hingga industri. Pemberian kompensasi wajib dilakukan sesuai dengan Permen ESDM No. 2/2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).
Ke depannya, IESR mendesak PLN untuk segera mempercepat modernisasi proteksi grid dan investasi pada fleksibilitas jaringan untuk mengamankan agenda transisi energi Indonesia.
Di sisi lain, Fabby juga mengimbau pelanggan yang mampu secara ekonomi untuk mulai beralih memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) agar tidak bergantung pada genset saat terjadi pemadaman mendadak.
