Semarang, IDN Times - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Semarang menyoroti posisi Budiman Sudjatmiko yang saat ini duduk di kursi Kabinet Prabowo-Gibran.
Saat bertemu Budiman di salah satu kafe Jalan Durian Raya Banyumanik, Ramanda Bima Prayuda, Ketua PMKRI Cabang Semarang melontarkan kritikan tajam karena Budiman sebagai seorang aktivis gerakan 98, untuk beberapa tahun terakhir seolah bisa dijinakkan oleh pemerintah.
"Apakah Bung Budiman masuk ke dalam kekuasaan untuk menjinakkan kekuasaan dari dalam, atau justru kekuasaan yang telah berhasil menjinakkan Bung Budiman?," tegasnya saat mengkritik Budiman dalam acara Dialog Kritis Organisasi Ekstra Kampus yang digelar oleh Kafka Forum pada Jumat (12/7/2026).
Kehadiran Budiman di acara dialog tersebut memantik pertanyaan yang sudah lama menggantung: mungkinkah seorang aktivis tetap kritis ketika ia sendiri telah menjadi bagian dari kekuasaan.
Forum yang dihadiri berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan ini menjadi ruang adu gagasan yang memanas.
Bima terang-terangan menyatakan bahwa dirinya lebih mengagumi sosok Budiman Sudjatmiko ketika berdiri melawan rezim di tahun 1998. Ketimbang posisinya hari ini yang berada di dalam lingkar kekuasaan.
Seperti diketahui, Budiman kini menjadi Kepala BP Taskin.
Bima kemudian menutupnya dengan pertanyaan yang langsung menjadi sorotan forum.
Di sisi lain, respon yang diberikan Budiman justru menuai kekecewaan. Bima menilai jawaban tersebut sama sekali tidak menyentuh inti keresahan yang ia sampaikan.
"Bung Budiman terlalu mendaki-daki dan tidak menunjukkan hal konkret yang mendasar dirasakan oleh rakyat Indonesia," ujarnya.
Lebih dari sekedar hadir untuk bertanya, PMKRI Cabang Semarang turut membawa kajian kritis bertajuk "Menyalakan Suluh Bonum Commune: Kajian Kritis Lima Aspirasi Rakyat (LIBAS) terhadap Pemerintah Prabowo-Gibran" sebagai sikap resmi organisasi.
Dalam kajian tersebut, PMKRI Cabang Semarang menyampaikan lima tuntutan konkret kepada pemerintahan Prabowo-Gibran: penurunan harga BBM non-subsidi dan stabilisasi rupiah; penghentian program boros yang rawan KKN; penciptaan lapangan kerja dan kemudahan usaha rakyat; pengembalian TNI dan Polri pada fungsi utamanya; serta reformasi pemilu dan sistem politik secara menyeluruh.
Bagi PMKRI Semarang, gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada pertanyaan retoris. Forum Kafka hari itu menjadi saksi, mereka datang bukan hanya dengan pertanyaan, tetapi dengan suluh Bonum Commune.