Purbalingga, IDN Times - Ratusan calon perangkat desa menolak hasil tes seleksi serentak sembilan desa di Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Senin (13/1).
Mereka menyampaikan surat penolakan kepada camat, bupati, dan DPRD Purbalingga dengan alasan ada dugaan kebocoran jawaban soal. Mereka menuntut tes seleksi ulang yang lebih transparan.
Ansor, perwakilan calon perangkat desa dari Desa Karangtengah mengatakan, ada indikasi kecurangan pada proses tes tertulis dan praktik. Indikasinya antara lain panitia tidak tahu kerja sama dengan pihak ketiga pembuat soal tes tertulis dan praktik.
Kedua, mereka menduga serah terima soal ujian dalam bentuk CD yang tidak tersegel. Ketiga ada kesenjangan nilai signifikan antara peraih nilai tertinggi dengan peringkat di bawahnya. Peringkat pertama mendapat nilai di atas 90 di sembilan desa. Sementara peringkat dua berada di bawah 70.
"Ada indikasi kebocoran soal. Kami juga punya bukti otentik yang mengarah pada kecurangan," kata dia.
Soal ujian tertulis disusun pihak ketiga. Panitia seleksi perangkat desa dari sembilan desa menunjuk tiga delegasi untuk menentukan pihak ketiga yang ditugasi menyusun soal.
Tim delegasi menunjuk SMK Muhammadiyah Bobotsari sebagai mitra untuk menyusun soal ujian. Soal ujian menurut Perbup no 27 tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Purbalingga berjumlah 100 soal.
Soal terdiri atas materi Pancasila, UUD 1945, Nasionalisme, Pengetahuan umum, Kepemerintahan, Administrasi Perkantoran, dan Kepemimpinan. Soal dalam bentuk pilihan ganda.
Kepala SMK Muhammadiyah Bobotsari, Toto Widiarto, mengatakan, dua orang yang mengatasnamakan panitia seleksi perangkat desa datang meminta kerja sama pembuatan soal tes. Namun panitia yang datang menunjuk langsung guru yang diminta menyusun soal.
"Saya tanya ke orangnya langsung, sanggup nggak bikin soal. Karena jumlahnya cukup banyak dan materinya beragam," kata dia.
Toto mengaku tidak tahu kelanjutan kerja sama. Ia juga mengaku tidak tahu kompensasi antara guru yang ditunjuk dengan panitia seleksi perangkat desa.
"Secara kelembagaan tidak ada, tetapi secara individu dengan yang bersangkutan saya tidak tahu," ujar dia.
Camat Kertanegara, Sutrisno, mengatakan, protes calon perangkat desa tidak mempengaruhi tahapan seleksi. Proses seleksi akan terus berjalan meskipun ditolak para calon prangkat.
"Kalau memang ada bukti, silakan untuk menempuh jalur hukum," kata dia.