Tanpa Data Akurat, Program Pemkot Semarang Berisiko Salah Sasaran

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, data hasil sensus akan menjadi fondasi bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program ekonomi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan UMKM, pelatihan tenaga kerja, hingga penyaluran bantuan dan akses permodalan.

Dengan demikian, hasil sensus ekonomi ini merupakan instrumen penting agar kebijakan pemerintah tidak lagi dibangun berdasarkan asumsi.

“Ketika data ekonomi masyarakat tercatat dengan baik, pemerintah bisa melihat kebutuhan yang sesungguhnya di lapangan. Dengan begitu, program bantuan usaha, pelatihan, akses permodalan hingga penciptaan peluang kerja dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan,” kata Agustina saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, tantangan pemerintah daerah saat ini bukan hanya menyediakan program, tetapi memastikan setiap kebijakan tepat sasaran. Selama ini, keterbatasan data usaha, khususnya sektor informal dan UMKM, kerap menjadi kendala dalam menyusun intervensi pembangunan ekonomi yang efektif.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah akan memotret seluruh aktivitas usaha, mulai dari usaha rumahan, pedagang kecil, UMKM hingga perusahaan besar. Hasil pendataan itu akan memperlihatkan kondisi riil perekonomian daerah, sektor usaha yang berkembang, hingga potensi ekonomi yang masih perlu diperkuat.

Bagi Kota Semarang yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, data tersebut dinilai strategis untuk menentukan arah pembangunan beberapa tahun ke depan. Pemerintah dapat mengidentifikasi sektor usaha yang membutuhkan dukungan, wilayah yang berpotensi menjadi pusat ekonomi baru, hingga kebutuhan penciptaan lapangan kerja berdasarkan kondisi aktual.

Tak hanya bermanfaat bagi pemerintah, hasil sensus juga menjadi referensi bagi investor dalam membaca potensi ekonomi Kota Semarang. Dengan data yang lebih komprehensif, iklim investasi diharapkan semakin terukur sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

“Setiap data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warga. Karena itu, semakin lengkap data yang diperoleh, semakin tepat pula program yang bisa disiapkan pemerintah,” ujarnya.

Agustina menambahkan, Sensus Ekonomi juga menjadi momentum untuk memastikan usaha-usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian warga tidak lagi luput dari pendataan. Dengan basis data yang lebih lengkap, program pemberdayaan pelaku usaha dapat disusun secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemkot Semarang pun menyatakan siap bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mensosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat dan seluruh pelaku usaha. Pemerintah berharap partisipasi aktif masyarakat mampu menghasilkan data berkualitas yang menjadi pijakan penyusunan kebijakan ekonomi daerah maupun nasional.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang diberikan hari ini akan membantu pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tegas Agustina.

Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan data yang disampaikan. Seluruh informasi yang dihimpun BPS dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Semarang berharap kebijakan pembangunan ke depan semakin berbasis data sehingga anggaran daerah dapat digunakan lebih efektif, program ekonomi lebih tepat sasaran, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.