Warga Muhammadiyah Jateng Diminta Hindari Kampanye Partisan di Masjid

Kampanye partisan merupakan tindakan yang dilarang oleh pihaknya karena jemaah masjid berpotensi digiring untuk memilih calon-calon tertentu.

"Silakan masjid jadikan kampanye politik tapi politik yang universal. Bukan partisan. Yang harus dihindari kampanye memilih calon A, calon B," tambahnya. 

Agar dapat mencegah agenda kampanye partisan di lokasi masjid, pihaknya meminta supaya para khotib rutin berkhotbah yang mengusung tema kebangsaan dan ajakan berpartisipasi aktif pada Pemilu 2024.

Dengan menggaungkan kampanye kebangsaan, bisa mengajak para pemilih untuk tidak golput sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat saat hari H coblosan. 

"Kalau perlu khotib besok mendekati Pemilu menyuarakan khotbahnya mengenai betapa pentingnya memilih caleg dan memilih presiden. Itu sah-sah saja. Kalau perlu dibuatkan tema khotbanya pentingnya memilih saat Pemilu. Jadi biar meningkatkan partisipasi pemilih. Dan pengawasannya diserahkan saja kepada pihak MUI dan par pengawas pemilu. Sehingga akan kelihatan mana yang partisan, mana yang kebangsaan universal. Itu tugasnya mereka," ungkapnya. 

Pihak Muhammadiyah Jateng sementara ini belum merumuskan secara formal mengenai pola kampanye yang aman di tempat ibadah. Akan tetapi Tafsir menjelaskan nantinya akan dikaji bersama para pengurus masjid. 

"Secara moral akan disampaikan di forum. Bagaiman kita aktif pemilu, bagaimana caranya supaya tidak golput. Jangan mau jadi partisan saja," kata Tafsir.

Lebih lanjut, menurut Tafsir, dengan menghindari kampanye partisan maka warga Muhammadiyah bisa mengantisipasi aksi penyebaran politik identitas.

Walau sebuah identitas tak bisa dilepaskan dari jatidiri setiap warga dan bangsa, menurutnya, identitas dibagi dua jenis, yaitu identitas eksistensial dan identitas kondisional.

Sebuah identitas eksistensial tak bisa dihindari setiap warga Indonesia karena berkaitan dengan identitas diri, budaya dan latar belakang beragama. Yang berbahaya, menurutnya yakni penggunaan identitas kondisional. Karena nantinya bisa mengarah pada tindakan yang mendiskriminasi seseorang yang berbeda pandangan. 

"Mungkin perlu dipahami soal identitas karena harus membedakan identitas ekstensial dan identitas kondisional. Yang tidak boleh itu identitas kondisional. Misal sebagai muslim membenci identitas lain kepada Kristen. Sebagai muslim mengabaikan kegiatan kebangsaan. Itu sangat dilarang. Kalau identitas eksistensial kan natural, almiah dari Allah. Seperti contohnya ada laki-laki, perempuan, punya e-KTP dan seterusnya," terangnya.