Warga Blora menggelar aksi kreatif menanam pohon di jalan rusak Randublatung-Cepu sebagai bentuk protes terhadap lambannya perbaikan infrastruktur oleh Pemprov Jawa Tengah.
Pemprov Jateng mengakui keterbatasan anggaran, hanya Rp5,276 miliar untuk Blora tahun ini, yang cukup memperbaiki sekitar 500 meter jalan akibat kenaikan harga material dan pelebaran jalur.
Sebagai solusi, Pemprov Jateng mengajukan tiga ruas jalan di Blora ke program Instruksi Presiden Jalan Daerah agar mendapat pendanaan pusat dan percepatan perbaikan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Blora, IDN Times — Puncak kekecewaan masyarakat Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah akhirnya tumpah ke jalan. Sejumlah warga menggelar aksi protes kreatif sekaligus menyentil di ruas jalan provinsi Randublatung-Cepu pada Minggu (31/5/2026).

Tak main-main, warga meluapkan kekesalannya dengan menanam pohon pisang dan pepaya di tengah jalan, menimbun lubang secara swadaya menggunakan tanah grosok, hingga membentangkan simbol kartu kuning besar yang ditujukan langsung sebagai peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Aktivis lokal Blora, Lilik Yuliantoro, menegaskan bahwa simbol kartu kuning sengaja dipilih sebagai bentuk kritik terbuka agar Pemprov Jateng segera mengambil tindakan nyata. Pasalnya, kerusakan jalan penghubung Randublatung-Cepu tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada penanganan yang memadai.

"Kartu kuning menjadi simbol kritik dan peringatan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata memperbaiki jalan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat," ujar Lilik di sela-sela aksi.

Selain sebagai protes, penanaman pohon pisang di tengah jalan juga berfungsi sebagai rambu darurat bagi para pengendara guna menekan angka kecelakaan akibat lubang jalan yang dalam dan membahayakan.

Kekecewaan warga kian memuncak karena mereka merasa telah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang taat. Salah satu peserta aksi, Exy Wijaya, menuntut keadilan anggaran pembangunan dari provinsi.

"Kami masyarakat Blora juga rakyat yang membayar pajak. Jangan menyakiti masyarakat Blora. Bangunlah jalan Randublatung-Cepu ini karena statusnya jalan provinsi," tegas Exy.

Di sisi lain, Pemprov Jateng mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi batu sandungan utama dalam penanganan jalan provinsi di wilayah Blora.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa alokasi anggaran murni provinsi yang tersedia tahun ini untuk Blora hanya sebesar Rp5,276 miliar.

Mirisnya, akibat lonjakan harga material konstruksi dan adanya kebutuhan pelebaran jalan sebesar 50 sentimeter di sisi kanan dan kiri, dana miliaran tersebut hanya mampu membiayai perbaikan jalan sepanjang 500 meter saja.

Sebagai solusinya, Pemprov Jateng kini tengah melobi pemerintah pusat agar perbaikan jalan di Blora bisa didanai lewat program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Ada tiga ruas jalan provinsi di Blora yang resmi diusulkan masuk prioritas IJD pusat:

Jalan Singget – Doplang – Cepu (Sepanjang 7,5 kilometer)

Jalan Kunduran – Ngawen (Sepanjang 8 kilometer)

Jalan Todanan – Ngawen (Sepanjang 11 kilometer)

Meskipun aksi demo warga berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan, masyarakat Blora menegaskan mereka akan terus mengawal janji pemerintah hingga realisasi pengaspalan jalan benar-benar terwujud di lapangan.