Pengamat Ungkap Ini Penyebab Banyak Bencana Terjadi di Jawa Tengah
Ilustrasi gempa bumi. (IDN Times/Sukma Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Bencana alam baik hidrometeorologi dan geologi mengintai Provinsi Jawa Tengah. Pada awal tahun 2021 saja sudah terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah. Mulai dari banjir, rob, tanah longsor, hingga erupsi Gunung Merapi.
1. Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan mengevaluasi tata ruang di daerah
Pengamat Tata Ruang dan Lingkungan Perkotaan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Saratri Wilonoyudho. Dok PribadiSalah satu upaya untuk mengantisipasi risiko bencana perlu ada mitigasi, yakni mengevaluasi tata guna lahan atau tata ruang di kabupaten dan kota. Sebab, bencana yang terjadi seperti banjir dan tanah longsor tidak lepas dari kurang tepatnya pengelolaan dan pengembangan wilayah.
Pengamat Tata Ruang dan Lingkungan Perkotaan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Saratri Wilonoyudho mengatakan, ada dua penyebab terjadinya bencana yaitu alam dan ulah manusia.
‘’Contoh bencana alam antara lain gunung meletus dan angin topan, artinya tidak ada andil manusia secara langsung. Namun, kalau bencana banjir, tanah longsor, pasti ada indikasi dari ulah manusia yang menyebabkan lingkungan rusak,’’ ungkapnya saat dihubungi IDN Times melalui sambungan telepon, Rabu (20/1/2020).
Menurut dia, pertumbuhan penduduk yang pesat dan membutuhkan tempat beraktivitas juga merupakan pemicu kerusakan lingkungan. Cikal bakal kerusakan lingkungan adalah masyarakat yang telah mengubah dan mengonversi lahan yang sudah ada dari lahan pertanian menjadi non-pertanian untuk tempat hunian dan aktivitas.
Baca Juga: Penutupan Muara Sungai Sebabkan Banjir Masih Terjadi Semarang
2. Perlu ada evaluasi kondisi tata ruang secara konsisten
ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraKerusakan lingkungan itu yang berpotensi menjadi bencana seperti tanah longsor dan banjir. Bencana tanah longsor terjadi, karena tanah tidak kuat menahan beban dan juga tidak ada pepohonan, sehingga ketika ada hujan terjadilah bencana.
‘’Kemudian seperti di Kota Semarang yang menjadi langganan banjir dan rob, terjadi karena pembangunan yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan tata ruang dengan baik. Sedangkan, rob terjadi karena perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Selain itu, di Kota Semarang pengambilan air tanah yang berlebihan juga menyebabkan penurunan muka tanah, ditambah lagi abrasi pantai karena penebangan pohon mangrove,’’ jelas dosen Fakultas Teknik Unnes itu.
Editor’s picks
3. Banyak perubahan lahan yang begitu pesat salah satunya di Kota Semarang
Tim SAR gabungan mengevakuasi warga lansia saat banjir di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSaratri mengungkapkan, untuk saat ini sebenarnya sangat mudah untuk melacak kondisi tata ruang yang tidak konsisten. Apalagi, sekarang ada drone sebagaimana dengan alat itu bisa dilihat daerah mana sebagai penahan aliran sungai, daerah mana yang rawan longsor karena tidak hijau lagi, dan semua itu bisa dilakukan oleh pemerintah.
‘’Penambahan jumlah penduduk memang tidak bisa terelakkan, tapi dalam kondisi sekarang memperhatikan tata ruang merupakan suatu keharusan yang penting sekali. Melalui tata ruang kita bisa meneliti daerah mana saja yang tidak boleh dijadikan aktivitas manusia, mana saja yang harus menjadi ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Disini adalah tugas pemerintah yang harus memanajemen, karena mereka mendapat amanah dari rakyat,’’ ujar profesor di bidang ilmu kependudukan dan lingkungan perkotaan itu.
Dari penelitian Saratri tentang Evaluasi Kota Hijau yang dilakukan pada tahun 2017, telah terjadi perubahan lahan yang begitu pesat dari ruang terbuka hijau menjadi lahan aktivitas atau di Kota Semarang.
‘’Saat itu sudah tampak betapa pesatnya pembangunan ruang aktivitas seperti perumahan, area bisnis, pabrik, tapi ketika membangun tidak melihat daya dukung lingkungannya,’’ tuturnya.
4. Evaluasi tata ruang harus dilandasi dengan kemauan politik pemerintah
Longsor di Dusun Gunung Alang, Banjarnegara, warga bersama TNI dan pihak terkait membersihkan puing-puing longsor. Kamis (2/1). Dok BPBD BanjarnegaraSebagai upaya mitigasi bencana pemerintah harus kembali mengevaluasi tata ruang. Misalnya dalam evaluasi untuk mencegah bencana, dalam pemberian izin membangun perlu dilihat apakah wilayah tersebut memang layak untuk dibangun.
‘’Sehingga, izin membangun ini bukan hanya sebagai sarana menarik pajak untuk pendapatan daerah,’’ imbuhnya.
Evaluasi tata ruang di daerah juga perlu dilakukan dengan kemauan politik yang tinggi. Sehingga, apabila ada pengajuan izin di daerah hijau seharusnya tidak diizinkan dan yang melanggar juga harus ditindak.
‘’Sebab, jika sampai terjadi longsor seperti di Banjarnegara sudah pasti itu ada perubahan tata guna lahan, karena pohon digunduli dan tanah tidak bisa menahan apa yang ditopangnya,’’ katanya.
Baca Juga: Tanah Longsor Dominasi Kejadian Bencana di Banjarnegara
