Pilkada 2020, Bawaslu Ajak Warga Agresif Perangi Politik Uang
IDN Times/Helmi Shemi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times-Menjelang persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengajak masyarakat lebih giat memerangi politik uang.
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga, Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Rofiuddin mengungkapkan, sebaran kasus politik uang selama ini masih tergolong mengkhawatirkan.
1. Sebaran politik uang tergolong mengkhawatirkan. Tiga caleg didiskualifikasi
panwaslukecamatanmadura.blogspot.Muhammad Rofiuddin mengungkapkan, saat pemilu 2019 ini temuan pelanggaran kampanye didominasi kasus politik uang.
"Malahan ada tiga caleg yang menang Pemilu ternyata kedapatan melakukan politik uang. Akhirnya mereka terkena diskualifikasi dan kemenangannya dibatalkan," ujar Rofiuddin, usai menggelar diskusi dengan para mitra kerja lembaganya di Patrajasa Hotel Semarang, Jalan Sisingamangaraja, Selasa (27/8).
Baca Juga: Bawaslu Akui Ada Pemda yang Hambat Pengawasan Pilkada 2020
2. Warga masih takut melaporkan kasus politik uang
Editor’s picks
IDN Times/Fariz FardiantoRofiuddin menyatakan, kasus politik uang masih menjadi momok menakutkan bagi para peserta Pemilu. Kendati demikian, ia menyayangkan banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan temuan kasus tersebut kepada pihak Panwaslu tiap kecamatan maupun tingkat kabupaten/kota.
"Hambatan yang sering ditemui di lapangan itu rata-rata warga gak mau lapor kepada kita. Mereka masih ada rasa takut. Oleh karenanya, kita minta masyarakat lebih agresif memerangi politik uang saat Pilkada 2020 nanti," ujarnya.
Baca Juga: Pilkada 2020, PDIP Takkan Pilih Calon dari Partai Lain
3. Terdapat daerah yang dana pengawasan Pemilu sangat minim
IDN Times/MaulanaUntuk saat ini, pihaknya terus berupaya merampungkan proses pengajuan anggaran pengawasan untuk pelaksanaan Pemilu 2020. Para bupati dan walikota telah diminta untuk mempercepat pengesahan anggaran pengawasan untuk dialokasikan kepada Bawaslu di 21 daerah.
"Kalau tidak ada pengawasan, maka nantinya merusak sistem demokrasi. Kita minta beberapa bupati dan walikota segera memperjelas pendanaan pengawasan untuk Pemilu tahun depan. Harus secepatnya clear. Sebab, dari 21 daerah yang ikut Pemilu, sampai saat ini pengajuannya masih diproses. Bahkan, masih terdapat daerah yang mendapat dana pengawasan sangat minim," tukasnya.
Baca Juga: BPN: Kami Kecewa MK Tidak Lakukan Judicial Activism Politik Uang
