Soal Pilkada 2020, PWNU Jateng Berseberangan dengan PBNU, Suara Pecah!
Ilustrasi Pilkada Serentak (IDN Times/Arif Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Pelaksanaan Pilkada serentak pada 2020 yang digelar saat pandemik COVID-19 terus menimbulkan polemik di Jawa Tengah. Kali ini, giliran warga Nahdliyin yang beda pendapat mengenai tahapan Pilkada yang sedianya akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.
1. Ansor Jateng minta pemerintah tunda Pilkada 2020
Ketua Anshor Jateng bertemu Paus Fransiskus. IDN Times/IstimewaKetua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, Sholahudin Aly menyatakan mestinya pemerintah menunda kontestasi Pilkada serentak 2020 karena harus ada kajian ulang untuk mengatur penerapan protokol kesehatan COVID-19 bagi peserta Pemilu.
"Kita telah meminta pemerintah mempertimbangkan untuk ditunda. Mengingat Jateng ini kan termasuk daerah dengan angka COVID-19 tertinggi. Apalagi, ada penyelenggara pemilu di Boyolali terpapar COVID-19," ujar Gus Sholah, sapaan akrabnya saat dikontak IDN Times, Kamis (24/9/2020).
Baca Juga: Pilkada 2020 di Jateng, 6 Daerah Calon Tunggal, 1 Orang Positif Corona
2. Kalau pemerintah gak siap, gak usah dipaksakan
Ilustrasi (IDN Times/Mardya Shakti)Pihaknya menegaskan pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu tak perlu memaksakan Pilkada serentak 2020 digelar saat pandemik COVID-19. Ia mengingatkan kepada pemerintah agar mengambil kebijakan yang mampu menjaga kesehatan warganya.
"Mumpung ini masih ada waktu. Paling tidak penyelenggara pemilu dan Forkominda terbuka kesiapannya kayak apa. Kalau gak siap jangan dipaksakan. Ketimbang mengorbankan keselamatan warga. Kalau digelar Pemilu, harus ada protokol dengan ketat," urai Gus Sholah.
3. Penyelenggara pemilu dan Forkominda harus menjamin keselamatan warga
Editor’s picks
Simulasi Pilkada Serentak 2020 (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)Menurutnya yang harus dilakukan penyelenggara pemilu adalah terkait kesiapannya dalam menghadapi penularan COVID-19. Jajaran penyelenggara pemilu dan Forkominda harus memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat.
"Jaminannya kayak apa. Ini penting untuk diperjelas oleh masyarakat agar kekhawatiran dan ketakutan pandemik tidak terjadi. Nah, sekarang tinggal pemerintah harus bersikap yang terbaik," bebernya.
Lebih jauh lagi, ia menganggap penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak serta-merta bisa menjamin bahwa masyarakat akan tetap mematuhi protokol kesehatan virus corona.
Justru, ia bilang, situasinya saat ini sudah bertambah parah. Sebab, belakangan ada anggota dewan yang menggelar konser ketika masa pandemik COVID-19.
"Kita lihat saja ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan selalu muncul. Kalau situasi pandemik aja banyak yang melanggar, apalagi ketika Pilkada berlangsung. Saat masa kampanye gak akan menjamin mereka patuhi protokol kesehatan. Malahan sekarang situasinya tambah parah karena ada anggota dewan yang menggelar konser dangdut," ujar Gus Sholah.
4. PWNU Jateng minta Pilkada tetap dilanjutkan saat pandemik COVID-19
WebPendapat berbeda justru dilontarkan Wakil Rais PWNU Jateng, KH Abu Hafsin. Ia menilai menyelenggarakan Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan bukanlah hal yang rumit.
Pihaknya menyampaikan Pilkada serentak tetap harus digelar tahun ini agar masyarkat mendapat legalitas birokrasi yang jelas.
"Kalau kita biarkan masalah COVID-19 berlarut-larut, nanti kondisinya jadi menggantung. Gak baik buat keputusan yang mempengaruhi kepentingan orang banyak. Saya beda pandangan dengan PBNU bahwa kontestasi Pilkada 2020 jangan ditunda. Tetap dilanjutkan tapi harus memakai protokol kesehatan COVID-19 yang ekstra ketat," pungkasnya.
Baca Juga: Coklit Selesai, KPU: DPS Pilkada 2020 di Jateng 15.559.287 Jiwa
