106.000 Pantarlih Bergerak, Sudah 50 Persen Warga Jateng yang Dicoklit
Semarang, IDN Times - Sebanyak 106.000 pantarlih dikerahkan untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah. Ratusan ribu pantarlih tersebut diminta untuk sigap menembus setiap kampung-kampung, desa hingga tempat-tempat yang terpencil.
Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono mengatakan masing-masing pantarlih telah dibekali pengetahuan yang mencukupi mengenai tata cara pencocokan data kependudukan untuk memperkuat verifikasi e-KTP milik warga.
"Dan sampai hari ini sudah ada 50 persen warga Jawa Tengah yang dicoklit. Ini artinya sudah ada progres yang bagus karena yang kita tahu semua memang tidak mudah untuk menyambangi satu persatu rumah warga. Butuh effort lebih kalau kebetulan ada warga yang kerjanya di luar kota," kata Handi saat dikonfirmasi IDN Times, Sabtu (6/7/2024).
Menurutnya tahapan coklit memiliki tantangan berbeda-beda di tiap kabupaten/kota. Ia menuturkan peningkatan pencocokan data e-KTP yang paling kentara ada di kota-kota besar.
Sedangkan bagi kabupaten/kota yang memiliki cakupan wilayah luas akan dibantu fasilitas khusus dari petugas KPU daerah.
"Kalau ada rumah warga yang jangkauannya jauh, seperti ada di pelosok, dari pihak kami ada fasilitas e-coklit. Ini maksudnya biar pantarlih tidak kecele pas ada warga yang tidak ada di rumah," terangnya.
Lebih lanjut lagi, pemetaan hambatan selama proses coklit saat ini masih dilakukan tim teknis KPU Jawa Tengah. Pihaknya menyarankan kepada masyarakat saat mendekati Pilkada
Disinggung soal jumlah wilayah terpencil di Jawa Tengah, pihaknya mengatakan masing-masing pantarlih masih mendata ulang. Yang pasti pihaknya menemukan beberapa tempat yang sulit dijangkau. Seperti beberapa desa di Kabupaten Barang, Pulau Karimunjawa Jepara serta kampung laut Pulau Nusakambangan Cilacap.
Terpisah, Karo Ops Polda Jateng, Kombes Pol Basya Radyananda mengatakan, sejumlah isu kerawanan Pilkada yang perlu diperhatikan diantaranya soal netralitas aparatur sipil negara (ASN). Kerawanan lainnya daerah-daerah rawan bencana, pulau-pulau terpencil.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyebut perhelatan Pilkada serentak 2024 cenderung lebih rawan ketimbang pemilihan presiden (Pilpres) kemarin.
“Pilkada lebih rawan dari pada Pilpres, karena paslon (pasangan calon) akan berhadapan di satu kabupaten/kota, semakin sedikit paslon akan semakin rawan,” kata Nana usai rakor pemantapan pengamanan Pilkada beberapa waktu lalu.
Untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang ada, lanjut Nana, Pemprov melakukan langkah-langkah dengan terus berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pihak-pihak berkait.
Dengan adanya sinergi yang baik, maka segala permasalahan bisa segara diatasi dengan baik. "Kami juga akan berkoordinasi dengan parpol, untuk menegaskan ke paslon, supaya mampu mengendalikan partisipan atau konstituennya agar tidak terprovokasi,” terangnya.
Setidaknya ada empat indikator dalam kesuksesan Pilkada, meliputi tingginya partisipasi masyarakat, terjaganya iklim kondusif, berjalannya setiap tahapan penyelenggaraan pilkada, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
