5 Strategi TP2DD Dorong Akselerasi Transaksi Digital Pemda di Jateng

Komitmen ini mengemuka dalam High Level Meeting yang dipimpin oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Junanto Herdiawan dan Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Arif Sambodo pada acara High Level Meeting. Kegiatan itu juga dihadiri oleh kepala daerah di Jawa Tengah dan anggota TP2DD se-Jawa Tengah secara daring dan luring pada 20 November 2023 di Yogyakarta.

Ada lima strategi yang disepakati oleh anggota TP2DD se-Jawa Tengah untuk mendorong transaksi belanja dan pendapatan daerah. Upaya pertama yang dilakukan melalui penerbitan Perkada Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Daerah (KKPD) dan penerbitan perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Kedua, perluasan kanal non tunai khususnya terkait penerimaan PDRD. Ketiga, penguatan koordinasi antar anggota TP2DD. Keempat, penguatan koordinasi dengan bank RKUD, serta kelima penguatan program unggulan yang mendukung ekosistem transaksi digital pemerintah daerah.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Junanto Herdiawan menyampaikan peran Bank Indonesia dalam penguatan ekosistem digital disini yaitu mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

‘’Caranya, dengan melakukan digitalisasi sistem pembayaran yang mendukung secara end-to-end dan memperluas layanan KKPD. Digitalisasi sistem pembayaran yang terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dapat menciptakan kemandirian nasional, efisiensi biaya pemrosesan, memperluas akseptansi khususnya UMKM dan menciptakan kedaulatan data transaksi pemerintah,’’ ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/11/2023).

Selain itu, penguatan ekosistem dan koordinasi TP2DD bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan inovasi pemerintah daerah.

Asisten Administratif Sekda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Arif Sambodo mengatakan, bahwa seluruh pemerintah daerah di Jateng telah mendapatkan predikat Pemda Digital berdasarkan data Indeks ETPD semester I 2023.

‘’Guna mempertahankan dan memperluas ETPD, perlu dilakukan penguatan koordinasi anggota TP2DD yang didukung oleh peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menyediakan layanan keuangan digital dalam digitalisasi pajak dan retribusi daerah dan tata kelola keuangan daerah. Lalu, juga perlu mendorong integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dengan Cash Management System (CMS),’’ jelasnya.

Adapun, strategi akselerasi digitalisasi dilaksanakan secara masif sesuai arahan wakil presiden pada Rakornas P2DD 2023.

Sementara itu, Koordinator Bidang Ekonomi Daerah Kementerian Koordinator Perekonomian, Dara Ayu Prastiwi menyampaikan, ETPD dapat memperkuat fiskal daerah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

‘’Dalam mendorong ETPD, pimpinan daerah memiliki peranan penting dalam hal penguatan payung hukum melalui penerbitan Perkada. Selain itu, penguatan inovasi program unggulan dapat memacu peningkatan realisasi pajak dan retribusi daerah yang berpengaruh pada pencapaian PAD,’’ terangnya.