Birokrasi Kota Semarang Berubah Wajah, PNS Baru Didominasi Generasi Z
- Sebanyak 297 CPNS resmi dilantik menjadi PNS di Kota Semarang, dengan 233 di antaranya berasal dari Generasi Z yang membawa semangat baru dalam birokrasi pemerintahan.
- Wali Kota Agustina menilai karakter digital dan adaptif Generasi Z mampu mempercepat reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan bagi masyarakat modern.
- ASN muda diminta memberikan pelayanan maksimal seiring penerimaan hak penuh, sementara Pemkot mengusulkan 540 formasi ASN baru tahun 2026 untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
Semarang, IDN Times - Wajah birokrasi Pemerintah Kota Semarang mulai berubah. Ratusan anak muda dari Generasi Z kini resmi menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS).
1. 233 PNS dari Generasi Z
Hal itu tampak pada pelantikan 297 CPNS formasi 2025 resmi yang diangkat menjadi PNS oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng melalui prosesi pengambilan sumpah dan penyerahan SK pengangkatan di Ruang Lokakrida Balai Kota Semarang, Selasa (9/6/2026). Menariknya, mayoritas aparatur baru itu berasal dari Generasi Z.
Dari total pegawai yang dilantik itu, sebanyak 233 orang merupakan Generasi Z, sementara 64 lainnya berasal dari Generasi Y atau milenial. Komposisi tersebut membawa warna baru bagi pelayanan publik di Ibu Kota Jawa Tengah, sekaligus menandai masuknya generasi digital ke dalam tubuh birokrasi Pemkot Semarang secara besar-besaran.
Agustina mengatakan, kehadiran generasi muda menjadi energi baru dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Hari ini Kota Semarang mendapatkan energi baru. Mereka adalah orang-orang terbaik yang berhasil lolos dari proses seleksi yang sangat ketat,” ujarnya.
2. Generasi digital dinilai mampu percepat reformasi birokrasi
Menurutnya, karakter Generasi Z yang dekat dengan teknologi dan perubahan dinilai mampu mempercepat reformasi birokrasi, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
“Generasi muda memiliki cara pandang yang dekat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kehadiran mereka akan membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat,” katanya.
Fenomena dominasi Generasi Z dalam formasi ASN ini menjadi sorotan tersendiri. Selama ini birokrasi identik dengan sistem kerja yang formal dan kaku. Namun, masuknya ratusan aparatur muda dinilai dapat mengubah kultur kerja pemerintahan menjadi lebih dinamis dan inovatif.
Agustina menegaskan, pengangkatan aparatur baru bukan sekadar agenda administratif, melainkan investasi sumber daya manusia untuk masa depan Kota Semarang.
3. Pelayanan pada masyarakat harus hadir 100 persen
Para ASN muda itu juga diingatkan agar tidak hanya mengejar status dan penghasilan sebagai pegawai pemerintah. Mulai bulan ini, para pegawai yang sebelumnya masih berstatus CPNS telah menerima gaji pokok dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh.
“Ketika hak sudah diterima 100 persen, maka pelayanan kepada masyarakat juga harus hadir 100 persen,” tegasnya.
Ia meminta para ASN muda mengedepankan integritas, profesionalisme, serta kemampuan menjadi problem solver di tengah masyarakat.
“Kalian adalah orang-orang terpilih. Jadikan kesempatan ini sebagai kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Semarang,” ujarnya.
4. BKPP usulkan 540 formasi ASN tahun 2026
Sementara itu, Kepala BKPP Kota Semarang Joko Hartono mengatakan, Pemkot Semarang juga telah mengusulkan sekitar 540 formasi ASN tahun 2026 yang terdiri atas tenaga guru, kesehatan, dan teknis.
Meski demikian, penambahan ASN tetap mengacu prinsip zero growth atau penyesuaian jumlah pegawai baru dengan jumlah pegawai pensiun.
Saat ini, jumlah ASN di lingkungan Pemkot Semarang sekitar 16 ribu orang, sementara kebutuhan ideal berdasarkan analisis beban kerja mencapai sekitar 22 ribu pegawai.
Karena itu, menurut Joko, inovasi dan kolaborasi para ASN muda menjadi faktor penting untuk menutup kekurangan kebutuhan pegawai sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.
