Dana Desa Rawan Diselewengkan, KPK Berusaha Sadarkan Kades
- KPK menegaskan dana desa rentan disalahgunakan, kades diminta pahami cara mengantisipasi penyalahgunaan dana desa di Jawa Tengah.
- Gerakan anti korupsi ditujukan kepada kades untuk menyadarkan mereka agar tidak membuat pelanggaran hukum terkait dana desa.
- Pihak KPK menyarankan kades terlibat aktif memberantas aksi penyimpangan penggunaan dana desa, serta memproses laporan kasus yang menghambat pencairan dana desa.
Semarang, IDN Times - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dana desa menjadi sumber aliran dana yang beresiko disalahgunakan. Oleh sebab itulah, para kades diminta lebih memahami cara mengantisipasi penyalahgunaan dana desa terutama di Jawa Tengah.
1. Menyadarkan orang dengan gerakan anti korupsi lebih penting
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menuturkan, adanya gerakan anti korupsi yang ditujukan kepada kalangan kades bisa dimanfaatkan untuk menyadarkan mereka untuk tidak membuat pelanggaran hukum.
"Kalau bicara korupsi kan semua orang juga tahu. Tapi menyadarkan orang dengan gerakan anti korupsi itu lebih penting. Ini harapannya dengan digerakan melalui acara ini mampu memberantas penyimpanan dana desa," ungkapnya usai pembekalan gerakan anti korupsi bagi 7.810 kades se-Jateng di GOR Jatidiri Semarang, Selasa (29/4/2025).
2. KPK: Di Jateng kasusnya cukup besar
Selain itu, pihaknya menyarankan para kades mampu terlibat aktif memberantas aksi penyimpangan penggunaan dana desa.
Terkhusus di Jawa Tengah sendiri kasus-kasus yang melibatkan kades diakuinya memang banyak. Terutama kasus penyelewengan dana desa yang menjadi sorotan pihaknya.
"Di Jateng kalau dilihat dari kasus kasus cukup besar itu jadi keprihatinan kita karena dana desa yang besar masih ada yang memanfaatkan penyelewengan. Dengan acara ini bisa mengurangi," kata Fitroh.
3. Kades yang terlibat penyalahgunaan dana desa sudah kembalikan ke kas desa
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dispermadescapil) Jawa Tengah, Tri Harso Widirahmanto mengakui memang ada kades kades yang terlibat penyalahgunaan dana desa.
Disinggung berapa banyak kasus kades yang terlibat penyalahgunaan dana desa tahun kemarin, pihaknya memperkirakan jumlahnya relatif sedikit.
Saat ini pihaknya menyosialisasikan kepada kades dan inspektorat mengenai aturan pengelolaan dana desa.
Di samping itu juga pihaknya membuka pos-pos pengaduan untuk memproses laporan kasus yang dilakukan oknum yang menghambat pencairan dana desa.
"Kalau sudah ada penyimpangan kami akan turun, akan berusaha mengembalikan anggaran kas desa agar tidak dikorupsi lagi," urainya.
Hanya saja sejumlah kades yang terlibat kasus, ia mengklaim sudah mengembalikan anggaran ke desanya. "Beberapa kades yang terlibat penyalahgunaan, saat ini anggarannya sudah dikembalikan ke kas desa. Dan yang diproses APH jumlahnya sedikit sekali," pungkasnya.
