Kudus, IDN Times - Sebelum matahari meninggi di Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Sri Murni sudah sibuk di antara talenan dan wastafel dapurnya. Namun, rutinitas pagi perempuan 58 tahun itu kini tidak lagi sama.
Ia telah meninggalkan kebiasaan lama: mencampur sisa potongan sayur, kulit bawang, dan bungkus plastik ke dalam satu kantong kresek hitam. Pada Kamis (12/3/2026), Sri tampak telaten memilah sisa buangan dapurnya. Potongan sayur ia masukkan ke ember komposter bertumpuk. Kulit jeruk ia simpan di toples kaca berisi larutan gula merah untuk dijadikan eco-enzyme. Sementara bungkus bumbu plastik ia bilas sebelum dikumpulkan untuk disetor ke bank sampah.
Perubahan kebiasaan itu tidak berhenti di dapur. Hasilnya terlihat di pekarangan samping rumahnya. Belasan polibag cabai rawit dan tomat tumbuh subur tanpa pupuk kimia pabrikan, melainkan dari kompos hasil olahan sampah organik rumah tangganya sendiri.
“Dulu maunya praktis, semua dicampur lalu dilempar ke tong sampah depan rumah,” kata Sri. “Tapi sekarang, saya tidak pernah lagi keluar uang untuk beli pupuk atau sayur bumbu. Tinggal petik di teras. Uang belanja jadi awet, bisa hemat Rp50 ribu sampai Rp100 ribu sebulan.”
Sekitar tujuh kilometer dari rumah Sri, kebiasaan serupa tumbuh di Desa Karangbener. Muslimah (56) menyulap kaleng cat bekas berukuran 25 kilogram (kg), jerigen, dan galon bekas menjadi pot sayuran. Media tanamnya berasal dari kompos buatannya sendiri.
Ya, kebiasaan mereka tidak muncul dalam sekejap. Sri dan Muslimah mulai mengubah cara mereka memperlakukan sampah dapur setelah mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga dalam program Kudus Apik Resik (ASIK) yang digelar Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) di Pendopo Kudus, Rabu (17/12/2025).
Pelatihan itu diikuti 150 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus. Mereka mendapat pembekalan tentang teknik pengomposan, demo memasak zero-waste, hingga cara membuat konten edukatif di media sosial untuk mengampanyekan pengelolaan sampah organik rumah tangga.
Bagi Muslimah, usahanya memilah sampah organik tidak berjalan mulus. Pada awal mencoba membuat kompos, ia sempat diprotes keluarganya karena komposter yang ia kelola menimbulkan bau menyengat.
“Awalnya sempat mau menyerah karena dimarahi suami, rumah jadi bau. Tapi fasilitator dari BLDF telaten mengedukasi dan memberikan tips sampai komposnya benar-benar jadi,” kenang ibu dua anak itu.
Dari pendampingan program Kudus Apik Resik itulah ia menemukan takaran dan cara pengolahan yang tepat hingga bau tidak sedap menghilang. Setelah itu, kebiasaan memilah sampah tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi ajakan sosial.
Saat tetangga datang meminta tomat hasil panennya, Muslimah tidak langsung memberikannya cuma-cuma. Ia menerapkan sistem barter: tomat ditukar dengan botol plastik bekas. Dari situ, ia sekaligus mengajari mereka membuat komposter sederhana di rumah.
Pelan-pelan, dari mulut ke mulut, kebiasaan tersebut menular. Kini, ember-ember komposter mulai bermunculan di pekarangan tetangganya.
Apa yang dilakukan Sri dan Muslimah di ruang domestik masing-masing sesungguhnya berkaitan langsung dengan krisis lingkungan yang terjadi di Kudus. Seperti diketahui, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tanjungrejo seluas 5,25 hektare (ha)—satu-satunya tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Kudus—sudah lama menanggung beban berlebih (overload).
Data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus hingga April 2025 mencatat, TPA itu menerima sekitar 120 ton sampah per hari. Dari jumlah tersebut, 60 persen atau sekitar 72 ton berupa sampah organik rumah tangga, terutama sisa makanan.
Secara ilmiah, tumpukan sampah organik yang dibiarkan di sistem tempat terbuka (open dumping) tanpa pengolahan memadai bukan sekadar menimbulkan bau dan merusak pemandangan. Temuan tiga peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)—Dominikus Hariawan Akhadi, Emma Rochima, dan Muhammad Abdul Kholiq—menunjukkan, sampah organik yang terperangkap dalam tumpukan sampah, terlebih ketika bercampur dalam kantong plastik, akan membusuk secara anaerob atau tanpa oksigen.
Proses pembusukan itu menghasilkan air lindi dan gas metana. Metana merupakan gas rumah kaca yang mudah terbakar, sehingga dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko kebakaran atau ledakan di area TPA. Oleh karena itu, salah satu langkah paling rasional untuk menekan persoalan tersebut adalah memisahkan sampah organik sedini mungkin, sebelum seluruhnya bermuara ke TPA.
Adapun, titik paling awal dari rantai tersebut ternyata bukan berada di hilir, melainkan di dapur rumah tangga.
Direktur Eksekutif Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari)—organisasi yang berfokus pada advokasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan—, Amalia Wulansari menjelaskan, pendekatan itu tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial yang hidup di banyak rumah tangga Indonesia. Dalam praktik sehari-hari, perempuan—terutama ibu rumah tangga—masih menjadi pengelola utama urusan domestik, termasuk dapur.
Apalagi, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan, rumah tangga menjadi penyumbang terbesar sumber sampah di Jawa Tengah, mencapai 66,86 persen atau sekitar 600.078,25 ton per tahun.
“Setiap hari mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dapur, yang artinya menghasilkan paling tidak 60 persen sampah organik. Edukasi yang menyasar ibu rumah tangga dan kader PKK sangat efektif dan merupakan fondasi yang tepat, karena langsung menyentuh akar persoalan. Mereka adalah kunci untuk menyebarkan kebiasaan itu ke seluruh anggota keluarga,” kata Amalia saat dihubungi IDN Times, Jumat (27/3/2026).
Namun, Amalia memberi catatan penting: pelibatan perempuan dalam isu lingkungan tidak boleh berujung pada penambahan beban kerja yang eksploitatif. Menurutnya, edukasi pengelolaan sampah juga harus menyasar laki-laki agar tanggung jawab domestik tidak seluruhnya dipikulkan kepada perempuan.
“Kita tetap harus mengedukasi laki-laki agar beban perempuan tidak makin bertambah. Jangan sampai mereka sudah mengurus urusan domestik, lalu ditambah beban mengurus sampah sendirian. Pengelolaan sampah itu harus inklusif, bukan eksklusif dibebankan ke perempuan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, perubahan perilaku warga akan menemui jalan buntu bila tidak ditopang infrastruktur dan tata kelola yang memadai.
“Edukasi itu hanya salah satu aspek. Ketika orang sudah sadar tetapi tidak didukung oleh sarana-prasarana dan tata kelola yang baik, artinya ya itu akan sia-sia,” ujarnya.
Pandangan itu diakui oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus, Sulistiyowati. Ia menyebutkan, penyediaan armada truk terpisah dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di setiap desa menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi pemerintah daerah.
“Gerakan pemilahan sampah sisa konsumsi langsung dari dapur yang diinisiasi lewat Kudus ASIK ini adalah kunci utama. Ini akan sangat memudahkan tugas kami di hilir. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan infrastruktur pengelolaan sampah di Kudus harus diarahkan agar sejalan dengan semangat warga, agar program persampahan ini berjalan efektif dari hulu ke hilir,” kata Sulistiyowati.
Di titik itu, intervensi BLDF menjadi penting: tidak hanya mendorong warga Kudus untuk memilah, tetapi juga mencoba memastikan sampah organik yang sudah dipisahkan tidak kembali tercampur di perjalanan.
Deputy Program Manager BLDF, Redi Joko Prasetyo menjelaskan, sampah organik yang mendominasi timbulan sampah di Kudus akan merusak kualitas sampah daur ulang lain bila dibiarkan tercampur.
“Program Kudus ASIK kami tidak hanya mengedukasi masyarakat untuk memilah, tetapi menyediakan sistem penjemputan sampah organik secara berkala. Hingga akhir 2025, di Pusat Pengolahan Organik (PPO) Oasis, kami sudah mengolah hingga 57 ton sampah organik per hari,” jelas Redi.
Bagi warga seperti Sri dan Muslimah, kehadiran sistem penjemputan terpisah itu menjawab satu kekhawatiran mendasar: jerih payah memilah sampah dari dapur tidak berakhir sia-sia karena dicampur kembali di truk pengangkut. Sampah organik yang mereka kumpulkan dibawa ke PPO Oasis, bukan langsung dilempar ke TPA Tanjungrejo.
Di fasilitas itu, sisa organik dari dapur warga diolah dengan metode pengolahan limbah organik VRM Ground Well atau sering disebut sebagai Groundswell Process, selama sekitar enam bulan. Hasil akhirnya berupa humisoil atau tanah humus yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk program konservasi di kawasan Muria dan Patiayam, serta dibagikan gratis kepada warga.
BLDF juga menyiapkan perluasan infrastruktur penjemputan agar rantai pengelolaan sampah terpilah tidak putus di tengah jalan. Menurut Redi, sekitar 7.000 tong sampah tambahan diperkirakan perlu disiapkan apabila kader PKK dan desa-desa makin aktif memilah sampah organik.
Bagi Peneliti Lingkungan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Annisa Sila Puspita, pendekatan yang mempertemukan perubahan perilaku warga dengan sistem pengolahan adalah kunci dari solusi lingkungan yang lebih utuh.
“Kolaborasi dan integrasi itu sangat penting. Dalam membuat inovasi pelestarian lingkungan, kita harus melihat temuan-temuan sebelumnya, tidak serta-merta langsung membuat tanpa basis materi,” ujar Annisa.
Ia menilai, pendekatan yang menempatkan ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan merupakan langkah yang cerdas karena menjawab persoalan dari titik paling hulu: dapur rumah tangga, tempat sebagian besar sampah organik bermula.
Tentu, perang melawan timbulan 120 ton sampah per hari di Kudus tidak akan selesai dalam semalam. Edukasi warga, perubahan kebiasaan, penambahan armada, penguatan TPS3R, dan konsistensi sistem pengangkutan masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan waktu panjang. Namun, langkah kecil yang diambil Sri Murni, Muslimah, dan ratusan perempuan lain menunjukkan satu hal penting: krisis sampah bisa mulai dilawan dari ruang yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Dari meja dapur, mereka tidak hanya mengurangi sampah, melainkan juga mengubah cara pandang tentang sisa konsumsi rumah tangga. Bahwa yang selama ini dianggap buangan, pada tangan yang telaten dan sistem yang tepat, dapat berubah menjadi kompos, panen sayur, tanah subur, dan pelajaran sosial yang menular ke tetangga sekitar.
Pada akhirnya, jalan menuju lingkungan yang lebih lestari tidak selalu lahir dari teknologi yang rumit. Di Kudus, justru tumbuh dari ember bekas, kebiasaan memilah, dan upaya menyambungkan niat warga dengan sistem pengelolaan yang tidak berhenti di halaman rumah.