Disnaker Semarang Kawal Hak Buruh Victory Apparel yang Bakal Kena PHK

Sutrisno menjelaskan, PHK terhadap ratusan pekerja tersebut berkaitan dengan berakhirnya kontrak kerja perusahaan pada Oktober 2026.

Menurutnya, aset maupun alat produksi yang selama ini digunakan perusahaan juga akan diambil kembali oleh pemiliknya. Kondisi itu membuat penghentian hubungan kerja terhadap pekerja tidak dapat dihindari.

Meski demikian, Disnaker memastikan hak pekerja hingga saat ini masih dipenuhi. Termasuk upah selama pekerja menjalani masa dirumahkan.

Pemkot Semarang juga meminta pemilik perusahaan bertanggung jawab menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pekerja sesuai ketentuan.

“Prinsip kami adalah hak-hak mereka wajib terbayarkan sesuai aturan. Kami juga berterima kasih kepada pihak pengusaha yang sejauh ini masih kooperatif dan bertanggung jawab atas hak-hak pekerjanya,” ujar Sutrisno.

Dari 846 buruh yang terdampak, mayoritas diketahui berasal dari luar Kota Semarang.

Sutrisno menyebut pekerja ber-KTP Kota Semarang hanya sekitar 10 persen dari total pekerja atau berkisar 80 orang.

Untuk mengantisipasi dampak PHK terhadap pekerja lokal, Pemkot Semarang menyiapkan program pelatihan wirausaha. Anggaran khusus telah disiapkan Disnaker atas arahan Wali Kota Semarang.

“Bagi warga Kota Semarang yang terdampak, segera mendaftar ke kami. Kumpulkan KTP-nya dan tentukan mau pelatihan apa untuk membangun usaha baru, kami siap melatih. Harapannya sebelum Oktober pelatihan sudah mulai berjalan,” jelasnya.

Program tersebut diarahkan kepada pekerja yang ingin membangun usaha setelah tak lagi bekerja di perusahaan.

Tak semua pekerja terdampak PHK diarahkan menjadi wirausaha. Disnaker juga menyiapkan jalur bagi mereka yang ingin kembali bekerja di perusahaan lain.

Salah satunya melalui program rekrutmen rutin setiap Rabu yang diselenggarakan Disnaker Kota Semarang. Pekerja dapat memanfaatkan program tersebut untuk mencari peluang kerja di pabrik maupun perusahaan lain.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat perpindahan tenaga kerja sebelum kontrak PT Victory Apparel Indonesia berakhir pada Oktober mendatang.

Kasus PT Victory Apparel Indonesia berpotensi menambah angka PHK di Kota Semarang secara signifikan jika seluruh 846 pekerja benar-benar kehilangan pekerjaan pada Oktober 2026.

Sutrisno menyebut hingga Juli 2026 tercatat sekitar 466 kasus PHK di Kota Semarang. Mayoritas terjadi karena berakhirnya masa kontrak kerja.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Kota Semarang sepanjang 2026 masih relatif stabil dan belum menunjukkan gelombang PHK massal akibat banyaknya industri yang kolaps.

“Ini adalah situasi yang tidak normal, khusus kasus PT Victory. Prinsip kami adalah hak-hak mereka wajib terbayarkan sesuai aturan,” tandas Sutrisno.