Disperakim Jateng Klaim Backlog Perumahan Turun Jadi 1,05 Juta Unit

Semarang, IDN Times - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah mengklaim bisa menurunkan angka backlog selama tahun 2025 kemarin.
Penanganan backlog mencakup dua aspek kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian serta peningkatan kelayakan rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kepala Disperakim Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, capaian tersebut menjadi bagian penting dalam menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah.
“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penurunan backlog tersebut dapat dituntaskan dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan CSR, Baznas, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” jelas Boedy.
Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status lahan dan kondisi fisik bangunan.
Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, program RTLH adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup di hunian yang layak, aman, dan sehat.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” ungkap Luthfi.
Menurutnya, penyediaan rumah bagi warga miskin bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menghadirkan keadilan sosial.
“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif,” ungkap Gubernur.


















