Komisi XIII DPR RI menyarankan pemda biayai perawatan lapas dan rutan heritage
Rinto Subekti mendorong kepala lapas dan rutan untuk bekerja sama dengan pemda dalam mendapatkan dana perawatan bangunan
Kepala Kanwil PAS Jateng meminta dukungan pemkab dan pemkot di Jateng dalam pembiayaan perawatan bangunan lapas dan rutan
Semarang, IDN Times - Komisi XIII DPR RI menyarankan kepada setiap pemerintah daerah (pemda) yang memiliki lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) berstatus bangunan cagar budaya (BCB) supaya turut serta terlibat dalam proses perawatan.
Sebab selama ini banyak lapas seperti Lapas Perempuan Semarang atau Lapas Bulu yang berstatus heritage namun seolah terabaikan.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti mengatakan sudah saatnya setiap pemda memahami kebutuhan pendanaan bagi bangunan lapas dan rutan yang berstatus heritage.
"Hampir semua lapas di Indonesia bangunannya sudah heritage. Keputusan heritage kan bisa dilakukan bagi pemerintah daerah tapi jangan hanya sekedar heritage semata. Jangan sebuah istilah ini cagar budaya tetapi juga faktor pendanaan yang musti dberikan," tuturnya saat mengecek kondisi Lapas Perempuan Semarang bersama Kanwil Pemasyarakatan (PAS) Jawa Tengah, Jumat (18/7/2025).
Legislator dari Demokrat tersebut mendorong para kepala lapas dan rutan untuk punya satu semangat dalam bekerja sama dengan pemda agar memperoleh dana perawatan bangunan.
Di Lapas Perempuan Semarang, katanya dirinya juga melihat fasilitas yang ada mulai klinik medis, bengkel pelatihan kerja dan beberapa ruang sel tahanan.
Bagi tenaga medis, menurutnya juga punya kompetensi yang mumpuni karena benar-benar punya keahlian untuk menangani kesehatan para narapidana.
"Tentu banyak program pembinaan yang dilakukan di sini. Ada tenun, batik, roti roti jadi satu pelatihan bagi warga binaan. Bila selesai jadi warga binaan, mereka bisa kreatif dan dijual untuk menjadi kehidupan bagi keluarganya. Kesehatan mereka juga relatif baik semua. Ini jadi satu semangat bersama seluruh lapas di Indonesia agar melibatkan kerjasama dengan pemerintah daerah," akunya.
Sedangkan, Kepala Kanwil PAS Jateng, Mardi Santoso juga meminta tiap pemkab dan pemkot di Jateng harus mendukung pembiayaan bagi bangunan lapas dan rutan.
"Saya harapkan teman-teman pemda juga bantu terkait perawatan bangunan tersebut. Kami juga bersurat kepada pihak Kota Semarang untuk bisa merelokasi bangunan Lapas Perempuan. Tapi juga berkaitan dengan dimana sih lokasi relokasinya," paparnya.
Kepala Lapas Perempuan Semarang, Ade Agustina membenarkan bahwa pihaknya sempat melayangkan surat kepada Pemkot Semarang terkait status bangunan heritage pada lapasnya. Musababnya, pihaknya tidak bisa mengalokasikan anggaran pemeliharaan gedung karena sudah berstatus cagar budaya.
"Kami memang telah bersurat terkait penetapan lapas perempuan sebagai cagar budaya. Tentunya kami senang tapi kami tidak bisa melalui pemeliharaan gedung cagar budaya. Karena ini dibangun sejak puluhan tahun lamanya, material bangunan untuk membetulkan sudah tidak bisa. Maka perlu ada dana hibah," tegasnya.