Efisiensi! Wali Kota Solo Berlakukan WFA untuk ASN, Ini Alasannya
- Wali Kota Solo, Respati Ardi, akan memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk ASN yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik.
- Implementasi WFA diperkirakan dapat menghemat pengeluaran sebesar 31 persen anggaran tanpa mengurangi anggaran untuk kepentingan masyarakat.
- Pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 karena adanya keterbatasan fiskal, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengembalikan anggaran tersebut jika kondisi ekonomi nasional membaik.
1. Terapkan WFA untuk ASN
Ditemui di kantor Balaikota Solo, Respati mengatakan telah mengumpulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas terkait penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang mengalami penurunan hingga Rp 218 miliar pada 2026.
Respati juga mengatakan, berencana memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik.
“Dan kita akan coba pastikan untuk efiesiensi di Solo kepegawaian yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik seminggu sekali akan kita WFA-kan," ungkapnya, Senin (20/10/2025).
Dia menambahkan, rasionalisasi anggaran akan diterapkan pada pos-pos operasional seperti makan minum rapat, listrik, dan transportasi. Kebijakan ini kata Respati akan dilakukan secara bergiliran.
2. Bisa menghemat anggaran 31 persen
Lebih lanjut, Respati mengungkapkan adanya WFA ini diperkirakan bisa menghemat pengeluaran sebesar 31 persen anggaran.
“Ya kita target setiap OPD itu bisa turun minimal bisa 31% itu dengan pengurangan operasional harian,” jelasnya.
Kendati melakukan efisiensi, Respati menegaskan jika anggaran untuk kepentingan masyarakat tidak akan dikurangi.
“Efisiensi anggaran ya wis pasti. Ini di anggaran-anggaran yang langsung ke pelayanan masyarakat tidak dikurangi sama sekali,” tegasnya.
3. Pemangkasan TKD
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan adanya keterbatasan fiskal membuat pemerintah pusat harus berhitung lebih ketat dalam menyalurkan dana ke daerah. Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Kendati demikian, pemerintah pusat tidak menutup kemungkinan mengembalikan anggaran transfer ke daerah apabila kondisi ekonomi nasional mengalami perbaikan.
Apabila penerimaan negara, terutama dari sektor pajak, meningkat di pertengahan kuartal II-2026, maka pemerintah akan melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan pemangkasan tersebut.
