Gak Cuma Nomor Seri! Alasan Huruf Belakang Plat Motor di Jateng Beda Tiap Kabupaten
- Huruf pertama di belakang plat Jateng menandai kabupaten atau kota spesifik, meski wilayahnya memakai kode depan karesidenan yang sama.
- Huruf kedua pada kode belakang mengklasifikasikan jenis kendaraan, dari motor, mobil pribadi, kendaraan umum, hingga kendaraan dinas untuk kebutuhan registrasi dan pemantauan.
- Huruf ketiga menandai rotasi seri pendaftaran saat kuota habis; kombinasi kode juga mendukung verifikasi ETLE serta pembagian pajak kendaraan ke daerah terkait.
Surakarta, IDN Times - Bagi pemilik kendaraan bermotor di kawasan Jawa Tengah, plat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tentu sudah tidak asing lagi. Semua orang tahu bahwa kode huruf depan G, H, K, R, AA, dan AD menandakan wilayah karesidenan di Jateng.
Namun, pernahkah kamu memperhatikan deretan huruf di bagian paling belakang plat nomor motormu? Kode huruf belakang tersebut ternyata bukan sekadar kombinasi acak atau penghias nomor seri, melainkan memiliki fungsi dan susunan sistematis.
Lantas, mengapa kode huruf belakang plat nomor di tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selalu berbeda-beda? Simak alasan teknis dan rahasia pembagian kodenya di bawah ini!
1. Huruf Pertama Bagian Belakang: Identitas Kota atau Kabupaten Spesifik
Ilustrasi Plat Nomor Cantik - Pexels/Faqih Zaki Di wilayah Jawa Tengah, huruf paling depan pada kode belakang (posisi persis setelah angka) merupakan pembeda utama daerah tingkat II (Kabupaten atau Kota).
Meskipun beberapa daerah berada dalam satu karesidenan yang sama (misalnya Plat AD untuk wilayah Solo Raya), kabupaten/kota di dalamnya dibedakan lewat huruf pertama di bagian belakang.
Contoh di Wilayah Solo Raya (Plat AD):
Kota Surakarta (Solo): Kode huruf belakang diawali huruf A/S/U (Contoh: AD 1234 AA).
Kabupaten Sukoharjo: Kode huruf belakang diawali huruf B/K/O (Contoh: AD 1234 BS).
Kabupaten Boyolali: Kode huruf belakang diawali huruf D/M (Contoh: AD 1234 DK).
Kabupaten Klaten: Kode huruf belakang diawali huruf C/J/Q/V (Contoh: AD 1234 CL).
Kabupaten Karanganyar: Kode huruf belakang diawali huruf F/P (Contoh: AD 1234 FR).
Kabupaten Sragen: Kode huruf belakang diawali huruf E/N (Contoh: AD 1234 EG).
Kabupaten Wonogiri: Kode huruf belakang diawali huruf G/R (Contoh: AD 1234 GA).
2. Huruf Kedua Bagian Belakang: Klasifikasi Jenis Kendaraan
ilustrasi plat nomor pada kendaraan (pixabay.com/StockSnap) Huruf kedua pada kombinasi akhir memberikan informasi mengenai jenis atau kategori kendaraan bermotor tersebut.
Kepolisian RI (Korlantas) dan Samsat menggunakan huruf kedua untuk memisahkan register antara sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan umum, hingga kendaraan operasional dinas.
Hal ini mempermudah sistem pemantauan lalu lintas dan pendataan administrasi perpajakan di Ditlantas Polda Jateng.
3. Huruf Ketiga Bagian Belakang: Urutan Abjad Pendaftaran Seri Baru
Ilustrasi plat nomor (Unsplash/Maxim Mushnikov) Jika plat nomor kendaraanmu memiliki tiga huruf di bagian belakang (misalnya: AD 1234 ABC), huruf ketiga tersebut berfungsi sebagai penanda urutan rotasi atau alfabet pendaftaran.
Ketika kuota nomor seri pendaftaran kendaraan di suatu wilayah sudah penuh dari rentang AA sampai AZ, sistem komputerisasi Samsat akan secara otomatis membuka kombinasi baru menjadi 3 digit huruf, dimulai dari AAA, AAB, AAC, dan seterusnya.
Mengingat laju pertumbuhan jumlah sepeda motor di Jawa Tengah sangat tinggi, penggunaan 3 digit huruf di belakang nomor registrasi kini sudah menjadi hal yang umum.
4. Memudahkan Penindakan ETLE dan Pemetaan Samsat
Ilustrasi ETLE di Jogja (unsplash.com/id/@berkinuregen) Perbedaan kode huruf belakang ini memegang peranan sangat vital bagi kepolisian dan dinas pendapatan daerah.
Sistem Tilang Elektronik (ETLE): Kamera pemantau kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) membutuhkan kombinasi huruf belakang yang presisi untuk memverifikasi identitas dan alamat pemilik kendaraan secara akurat saat terjadi pelanggaran lalu lintas.
Pembagian Penerimaan Pajak: Kode daerah spesifik ini memastikan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayarkan oleh masyarakat akan masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas pemerintah kabupaten/kota sesuai domisili kendaraan tersebut berada.
