Gerindra Pati Siap Usulkan Pemecatan Sudewo Dari Keanggotaan Partai
- Gerindra Pati siap usulkan pemecatan Sudewo
- DPRD Pati komitmen tuntaskan Pansus hak angket kinerja bupati
- Tudingan ada upaya pengembosan Pansus hak angket
Pati, IDN Times - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati, siap mengusulkan pemecatan keanggotaan Bupati Pati Sudewo, dari Partai Gerindra.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPC Gerindra Pati Hardi menyusul desakan masyarakat Pati yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Jumat.
1. Gerindra Pati siap usulkan pemecatan Sudewo
"Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) kepada DPP Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah," kata Ketua DPC Gerindra Pati Hardi, saat menemui massa aksi bersama Ketua DPRD Pati Ali Badrudin beserta jajaran di depan gedung DPRD Pati melansir dari Antara.
Selain pemecatan, warga juga menuntut adanya pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, yakni Irianto Budi Utomo, dengan anggota lain juga disetujui dan segera ditindaklanjuti.
"Pada prinsipnya, Partai Gerindra mendukung penuh Pansus Hak Angket DPRD Pati yang saat ini sedang berjalan. Tentu melalui mekanisme usulan dari fraksi kepada pimpinan dewan," ujar Hardi yang juga wakil ketua DPRD Pati.
2. DPRD Pati komitmen tuntaskan Pansus hak angket kinerja bupati
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menegaskan pihaknya bersama seluruh anggota dewan berkomitmen menuntaskan Pansus Hak Angket DPRD Pati hingga tuntas.
"DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai mayoritas di DPRD tetap berkomitmen mempertahankan Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket. Namun, sesuai aspirasi masyarakat, salah satu anggota Pansus dari PDI Perjuangan, Jokowi Yudi juga akan diganti karena dinilai jarang mengikuti rapat.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu menyampaikan sedikitnya enam poin tuntutan. Salah satunya terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Bupati Sudewo yang kini tengah diselidiki melalui Hak Angket DPRD.
DPRD dan partai-partai pengusung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan menjaga integritas proses politik di Kabupaten Pati.
3. Tudingan ada upaya pengembosan Pansus hak angket
Massa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan dan diduga korup
Tristoni, Tim Advokasi Masyarakat Pati Bersatu menyoroti dugaan adanya praktik penggembosan dalam kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati.
Tristoni menilai indikasi penggembosan terlihat jelas dari sikap sejumlah anggota Pansus yang dinilai pasif. Ia mencontohkan, beberapa kader dari partai tertentu tidak aktif bertanya maupun menggali informasi saat sidang berlangsung.
“Contoh dari partai Gerindra, ada kader yang tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya, bahkan pertanyaannya cenderung konyol. Begitu juga dengan beberapa partai lain, seperti Partai Golkar dan NasDem, tidak terdengar suaranya selama ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tristoni menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten memperjuangkan tiga tuntutan utama yang sudah disampaikan kepada DPRD Pati. Pihaknya menekankan agar lembaga legislatif itu tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
"Yang penting, kita menuntut agar DPRD Pati tetap 'on the track' dan mementingkan kepentingan rakyat Pati. Karena DPRD Pati merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Pati, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat Pati,” tegasnya.
