Gus Yasin Kaji Ulang Rencana Sekolah 6 Hari: Dilarang Pakai Gawai
- Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, sedang mengkaji wacana sekolah enam hari untuk SMA/SMK di wilayahnya.
- Pengkajian melibatkan perguruan tinggi, pakar pendidikan, dan dewan pendidikan untuk menentukan dampak dari berbagai aspek.
- Usulan mengembalikan sekolah menjadi enam hari muncul karena kekhawatiran terhadap ketergantungan anak pada gawai, namun belum ada keputusan final.
Semarang, IDN Times - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan, wacana sekolah enam hari selama sepekan untuk SMA/SMK di wilayahnya masih dalam tahap kajian.
Pengkajian itu dilakukan komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi, pakar pendidikan, serta dewan pendidikan.
“Kami menindaklanjuti dinamika yang ramai dibahas di masyarakat dan media sosial, apakah Jateng akan kembali menerapkan lima atau enam hari sekolah,” kata Gus Yasin usai memimpin Rapat Evaluasi Jumlah Hari Sekolah per Minggu di Gubernuran Semarang, Senin (24/11/2025).
Oleh karenanya, ia melibatkan berbagai stakeholder tersebut untuk mengkaji dampaknya dari berbagai aspek. Hasil kajian itu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan.
Gus Yasin mengatakan, usulan mengembalikan sekolah menjadi enam hari sebenarnya sudah lama disampaikan, terutama dari warga di daerah-daerah. Aspirasi itu muncul seiring kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya ketergantungan anak pada gawai.
“Ketika anak berada di lingkungan sekolah, dianjurkan tidak menggunakan gawai. Itu sebabnya kami melakukan evaluasi kembali tahun ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan, belum ada keputusan final mengenai jumlah hari sekolah. Seluruh alternatif masih dikaji, termasuk dua opsi penerapan, yakni diberlakukan serentak di seluruh Jawa Tengah, atau melalui pilot project di daerah tertentu.
“Nanti akan diputuskan berdasarkan hasil kajian,” tandasnya.
Selain jumlah hari sekolah, rapat juga membahas penyesuaian kurikulum, pemenuhan jam belajar, serta aturan kepegawaian. Pemprov turut melibatkan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menghitung dampaknya terhadap jam kerja guru.
