Semarang, IDN Times - Industri pers daerah saat ini menghadapi tantangan berat akibat disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI). Jurnalisme berkualitas saja rupanya tidak cukup untuk menjaga keberlangsungan hidup sebuah media.
Isu krusial itu menjadi sorotan utama dalam forum Jateng Media Summit (JMS) 2026 yang berlangsung di Hotel Khas Semarang, Kamis (21/5/2026). Mengusung tema "Peta Jalan Baru Media Lokal Jawa Tengah", ratusan pengelola media berkumpul merumuskan strategi baru.
Editor In Chief Suara.com, Suwarjono mengatakan, model bisnis lama sudah usang akibat beban disrupsi teknologi, tuntutan efisiensi, dan tantangan keberlanjutan.
"Bahwa jurnalisme sekarang ini tidak bisa membiayai media, kalau dulu artikel berita bisa membiayai," kata Suwarjono.
Menurutnya, pembuat konten harus membangun ekosistem bisnis tersendiri untuk mencari pendanaan agar proses keredaksian tetap berjalan.
Senada dengan hal itu, Pemimpin Redaksi Solopos Media Group, Rini Yustiningsih membenarkan adanya tekanan finansial terhadap independensi redaksi.
"Di era sekarang memang benar sudah berbeda, kita nyari duit untuk kebutuhan jurnalistik. Poinnya adalah kepentingan media untuk membiayai gaji dan operasional," kata Rini. Ia mencontohkan langkah rotasi tim per tiga bulan agar seluruh sumber daya manusia bisa berkontribusi menghasilkan pendapatan tanpa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sementara itu, Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi mengingatkan, adanya pergeseran fundamental mesin pencari menjadi mesin penjawab (answer engine).
Praktisi Periklanan, Janoe Arijanto, menambahkan bahwa ekosistem paralel berbasis komunitas perlu dibangun.
"Karakter, komunitas, dan kepercayaan adalah fondasi media yang tidak mudah digantikan algoritma," ucap Janoe.
Kehadiran fitur rangkuman AI di mesin pencari memicu kekhawatiran baru karena audiens tidak butuh lagi mengeklik tautan artikel. Chief Content Officer KapanLagi Youniverse (KLY), Wenselaus Manggut menegaskan situasi itu mengancam model bisnis berbasis trafik.
"Tak akan ada klik lagi," ungkapnya.
Wenselaus menyarankan agar redaksi kembali pada jurnalisme publik.
"Apa yang dibutuhkan masyarakat menjadi kompas utama dalam pemberitaan. Jurnalis berperan sebagai penghubung fakta dan kepentingan publik," tuturnya.
Selain AI, ekosistem informasi juga terganggu oleh konten kontroversial dan aktivitas pendengung (buzzer). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto mengimbau adanya penyaringan ketat.
"Maka perlu saring sebelum sharing untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab," imbaunya.
Dosen Fisip Universitas Diponegoro, Bangkit Wiryawan, juga menilai operasi pasukan siber merusak iklim bisnis penyedia informasi.
"Agar ruang digital kita tidak dikuasai kelompok tertentu," pungkas Bangkit.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen yang ikut hadir mengapresiasi peran pers dalam mendongkrak Indeks Demokrasi Jawa Tengah hingga menempati peringkat ketiga nasional.
"Saya ucapkan terima kasih kepada temen-temen media, yang sudah bekerja sama membangun Jawa Tengah. Capaian ini perlu digenjot lagi," kata Taj Yasin.
Namun, ia juga meminta media mempertajam fungsi kontrol sosial terkait dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat akar rumput.
"Ekonomi yang tumbuh di Jawa Tengah ini dampaknya seberapa besar untuk masyarakat? Ini perlu disorot lagi oleh media-media. Sehingga apa kebutuhan masyarakat, kami dapat kritikan, dan dapat memberikan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat," akunya.
Merespons turunnya minat baca pada media arus utama (mainstream), Taj Yasin mendorong inovasi visual dengan melibatkan anak muda.
"Saya berharap media mainstream ini bisa kembali berjaya, dengan inovasi sentuhan anak muda. Kita yang diusahakan 40 tahun ke atas ini, butuh terobosan-terobosan penyampaian informasi dari media," imbuhnya.