Jokowi Buka Suara soal Injak Kepala Kerbau: Jangan Dipolitisasi
Surakarta, IDN Times - Presiden ke-7 RI Joko “Jokowi” Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik prosesi menginjak kepala kerbau saat menerima gelar adat dari Kerajaan Lampung. Menurutnya, ritual tersebut merupakan bagian dari tradisi masyarakat adat yang sudah berlangsung turun-temurun dan tidak seharusnya dikaitkan dengan kepentingan politik.
Saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Selasa (7/7/2026), Jokowi menegaskan bahwa prosesi tersebut merupakan bentuk penghormatan dari masyarakat adat Lampung.
1. Ritual Adat, Bukan Urusan Politik.
Jokowi mengaku merasa terhormat mendapat gelar adat dari Istana Kedaton Kerajaan Lampung. Ia menilai polemik yang berkembang justru muncul karena banyak pihak membawa persoalan budaya ke ranah politik.
“Itu bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung, dari Istana Kedaton Kerajaan Lampung. Saya merasa terhormat diberikan penghargaan. Jangan semua hal ditarik ke ranah politik, sering kali tidak nyambung,” ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan prosesi yang dijalaninya merupakan bagian dari tradisi adat yang telah berlangsung sejak lama dan bukan dibuat untuk kepentingan tertentu.
2. Ajak Hormati Kearifan Lokal Indonesia.
Jokowi juga mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang patut dihormati sebagai warisan bangsa.
“Kita harus terus menghargai adat-istiadat, menghargai kearifan lokal, dan menghargai kebudayaan kita karena budaya Indonesia sangat beragam,” katanya.
Saat ditanya mengenai anggapan bahwa kepala kerbau bermoncong putih dikaitkan dengan simbol banteng bermoncong putih, Jokowi hanya tertawa. Ia kembali menegaskan bahwa prosesi tersebut murni merupakan ritual adat.
“Itu ritual adat. Sudah dilakukan bukan sekali dua kali, tapi ratusan kali,” ucapnya sambil tersenyum.
3. Polemik Berlanjut, PSI dan PDIP Saling Balas Pernyataan.
Sebelumnya, polemik prosesi injak kepala kerbau memicu saling sindir antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan.
Ketua DPP PSI, Bestari Barus, mengaku heran dengan kritik yang dilontarkan politikus PDIP, Deddy Sitorus. Menurutnya, prosesi adat tersebut tidak memiliki kaitan dengan simbol partai politik.
“Itu kepala kerbau, bukan kepala banteng. Masa anggota DPR tidak bisa membedakan kepala kerbau dengan kepala banteng,” kata Bestari.
Ia bahkan menilai kritik yang disampaikan Deddy berlebihan dan tidak perlu diarahkan kepada prosesi adat masyarakat Lampung.
Di sisi lain, Deddy Sitorus mempertanyakan klaim bahwa Jokowi tidak mengetahui adanya prosesi tersebut. Ia mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi justru menjadi ketua panitia dalam kegiatan adat tersebut.
“Yang saya dengar, Jokowi menjadi ketua panitia kegiatan itu. Jadi tidak masuk akal kalau dibilang tidak tahu akan ada prosesi tersebut,” ujar Deddy.
Deddy juga menilai apa yang dilakukan Jokowi merupakan bagian dari strategi politik pribadi. Meski demikian, ia menegaskan PDIP tidak ingin mempermasalahkan pilihan Jokowi dalam mengikuti prosesi adat tersebut.
