Kemenkeu Perkuat Penanganan Kumuh dan UMKM di Sangkrah Solo

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan, keterlibatan Kemenkeu dalam penanganan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari komitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Suahasil.

Program penanganan rumah tidak layak huni di Sangkrah telah berjalan sejak 2022 dengan renovasi 47 unit rumah. Pada 2025, melalui program gabungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Kemenkeu, dilakukan pembangunan serta renovasi 56 unit rumah dengan nilai hampir Rp5 miliar.

Menurut Suahasil, kolaborasi ini sejalan dengan arahan Kemenkeu agar program TJSL badan usaha di bawah koordinasi kementerian dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan hunian yang sehat dan layak.

Tak hanya fokus pada perbaikan fisik kawasan, Kemenkeu juga mendorong penguatan ekonomi warga melalui pengembangan UMKM. Hal ini diwujudkan lewat penandatanganan MoU antara Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu dan Pemkot Surakarta tentang Pengembangan Program UMKM melalui Penguatan Ekosistem Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM.

MoU tersebut ditandatangani Direktur Utama PIP Ismed Saputra dan Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto.

Kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama dalam pengembangan UMKM, penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kedua pihak sepakat mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Dengan adanya kerja sama ini, Kemenkeu berharap pelaku UMKM di Solo, khususnya di kawasan Sangkrah, dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas dan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenkeu dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh di Solo.

“Bagaimanapun wajah perkotaan ini tidak lengkap rasanya kalau masih ada kawasan kumuh. Karena itu kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan dan seluruh pihak yang terlibat. Ini menjadi langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan permukiman sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Astrid.

Ia menegaskan penataan kawasan harus terintegrasi antara pembangunan fisik dan penguatan ekonomi warga.

“Kami ingin penanganan kawasan kumuh ini terintegrasi. Rumahnya layak, lingkungannya sehat, dan warganya juga memiliki penguatan usaha. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat benar-benar meningkat,” katanya.

Melalui sinergi antara Kemenkeu, pemerintah daerah, dan badan usaha, penanganan kawasan kumuh di Solo diharapkan semakin terakselerasi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi warga lewat pengembangan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.