Mahasiswa Solo Raya Turun ke Jalan, Ini Tuntutannya, Soroti MBG Hingga UU Polri

Sejak siang hari, peserta aksi mulai memadati kawasan depan Gedung DPRD Kota Solo. Sejumlah spanduk berisi kritik sosial tampak dibentangkan, seperti bertuliskan “Indonesia Darurat Reformasi”, “Solidaritas Rakyat Tertindas”, hingga “Tolak Keras RUU Polri”.

Selain itu, ada pula poster dengan kalimat bernuansa humor yang menarik perhatian pengguna jalan. Beberapa di antaranya bertuliskan “Klakson Sing Banter Nek-Kowe” dan “Gak Iso Tuku Bensin Luarang Cok!”.

Tulisan tersebut memancing respons pengendara yang melintas. Banyak pengendara sepeda motor maupun mobil membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Salah satunya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perwakilan BEM dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Revaino Wijaya, mengatakan pihaknya meminta pemerintah menghentikan sementara program tersebut karena dinilai membebani anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

“Jelas kita ada beberapa poin tuntutan. Pertama kita menuntut untuk pemberhentian MBG sementara yang di mana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini tapi MBG itu terus diperjalankan. karena itu cukup menguras APBN dan cukup mengganggu konsentrasi ekonomi yang hari ini terjadi,” ungkap Revaino Wijaya, perwakilan Bem dari UNS.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kondisi ekonomi nasional, khususnya terkait nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan.

“Tuntutan kedua terkait dengan melemahnya rupiah. Kami menuntut pemerintah untuk segera menguatkan atau memitigasi dan juga mencari jalan keluar terkait pelemahan ekonomi tersebut,” lanjutnya.

Isu lain yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri. Mahasiswa menilai rancangan regulasi tersebut berpotensi mempersempit ruang sipil di masyarakat.

“Ketiga kami menuntut untuk membatalkan RUU Polri. Dimana ini kita sadari ruang-ruang sipil hari ini terenggut oleh angkatan bersenjata, entah itu TNI ataupun Polri. Pada hari itu kami di sini hadir untuk menuntut membatalkan atau mencabut RUU Polri itu sendiri,” sambungnya.

Tak hanya membawa isu nasional, massa juga mengangkat persoalan daerah yang hingga kini belum menemukan solusi tuntas, yakni pengelolaan TPA Putri Cempo di Kota Solo.

Menurut mahasiswa, persoalan sampah di Putri Cempo telah berlangsung bertahun-tahun dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

“Kami di sini menuntut untuk adanya segera penyelesaian terkait hal tersebut,” tandasnya.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap berbagai persoalan yang mereka suarakan, baik yang berkaitan dengan kebijakan nasional maupun isu yang berdampak langsung pada masyarakat Solo Raya.