Semarang, IDN Times - Pemerintah pusat melalui Kemenkeu diminta untuk mengurus pembayaran utang kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka. Sebab, menurut Menkopolhukam Mahfud MD, pemerintah memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada rakyat Indonesia agar tidak menimbulkan dampak yang berlarut-larut.
"Tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang. Tetapi hutang kepada rakyat diambangkan terus direview terus bertahun-tahun itu tidak boleh," ujar Mahfud, Kamis (29/6/2023).
Kendati demikian, ia menekankan proses pembayaran utang kepada Jusuf Hamka tidak perlu melalui tahap yang terburu-buru.
Ia menyarankan kepada Menkeu Sri Mulyani untuk mencari waktu yang pas dalam memproses pelunasan utang kepada Jusuf Hamka.
Terlebih lagi, proses pelunasan utang merupakan hubungan perdata sehingga harus membutuhkan waktu dibandingkan dengan penanganan masalah hukum pidana.
"Tapi karena ini hubungan keperdataan. Masalah hutang piutang, nanti selesaikannya ndak usah buru-buru. Dalam arti, kita cari waktu yang tepat untuk bicara. Beda dengan hukum pidana. Kalau pidana harus segera ditindak. Penegakan Hukum pidana tidak boleh dihalang-halangi aparat siapaun tidak boleh dibekingi siapapun. Beking terhadap penegakkan hukum itu dengan presiden," tutur Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud bilang masalah pelunasan utang kepada Jusuf Hamka memang membutuhkan pembicaraan yang intens dengan Menkeu Sri Mulyani.
Namun, dalam beberapa kesempatan dirinya belum sempat bertemu Sri Mulyani lantaran terbentur jadwal kunjungan kerja di sejumlah daerah.
"Memang saya belum ketemu Bu Menteri Keuangan sejak ketemu Jusuf Hamka. Begitu ada laporan itu, Bu Sri Mulyani ke luar negeri terus. Ke Paris, ke London. Sedangkan saya kunjungan kerja daerah terus," akunya.
Dirinya juga beberapa kali telah bertemu dengan Jusuf Hamka.
Dari obrolan dengan Jusuf Hamka, ia menjanjikan pemerintah pusat akan menyelesaikan masalah pembayaran utang. Seperti diketahui sebelumnya, utang negara kepada Jusuf Hamka senilai Rp800 miliar.
"Ketemunya dengan saya baru beberapa minggu lalu. Kita sudah berbicara dan akan diselesaikannya. Karena ini masalah negara yang juga harus diselesaikan," tandasnya.