Solo, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyediakan pelayanan admistrasi satu pintu yang diberi nama Mall Pelayanan Publik (MPP). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman, Solo, pada Jumat, (28/08/2020).
Pembukaan layanan ini merupakan wujud komitmen Pemkot Solo terus melayani masyarakat walaupun di masa pandemi Covid-19.
Mall Pelayanan Publik yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 2 ini menyediakan 377 jenis layanan bagi publik berupa perizinan, pembuatan dokumen, hingga perpajakan dalam MPP.
Lebih rinci, sebanyak 184 pelayanan dari OPD Kota Surakarta, 177 pelayanan dari instansi vertikal, 11 pelayanan dari BUMN, dan empat pelayanan dari swasta. Soft launching MPP telah diselenggarakan pada 17 Agustus 2020.
Berbagai pelayanan pengurusan perizinan dan nonperizinan diintegrasikan dalam sistem pelayanan satu atap. MPP memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan lintas instansi dalam satu gedung. Sedikitnya terdapat 21 instansi yang bergabung dan terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi vertikal yang ada di Kota Solo.
Pelayanan dalam bangunan yang terletak di pusat kota ini terbagi ke dalam lima lantai. Adapun lantai satu difungsikan sebagai tempat pelayanan 21 OPD, lantai dua untuk pelayanan instansi vertikal dan Provinsi Jawa tengah.
Sementara lantai tiga untuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan lantai teratas difungsikan sebagai ruang pertemuan. Pada lantai basement menyediakan fasilitas antara lain tempat bermain anak, pojok baca, musala, dan ruang laktasi. Sementara fasilitas lain yang disediakan yakni fasilitas disabilitas, ATM centre, dan toilet.
"Pelayanan administrasi di satu atap ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi hanya di satu tempat saja," ungkap Wali Kota Solo. FX Hadi Rudyatmo.
Kecepatan, keterjangkauan, keterbukaan, keamanan dan kenyamanan menjadi prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaran pelayanan publik oleh pemerintah. Pemerintah Kota Solo sejak lama telah berupaya mengakomodir prinsip-prinsip tersebut sehingga berbagai inovasi terus dikembangkan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kali ini, Pemerintah Kota Solo merancang terobosan dalam bentuk MPP.
MPP diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi. Hal ini juga merupakan langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik. Terlebih, pemerintah tengah menggencarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memudahkan masyarakat sebagai konsumen pelayanan.
"MPP emata-mata bantu urusan masyarakat biar cepat selesai. MPP di Solo harus konsisten melayani masyarakat senantiasa memelihara sarana dan prasarana sebagai salah satu pendukung utama bisa terselenggaranya pelayan publik yang cepat dan tepat," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.
Sebelumnya Pemerintah Kota Solo juga telah menandatangani naskah komitmen pembentukan MPP 2020 di Kantor Kementerian PANRB pada Februari 2020. Sebanyak 47 orang Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi bersama Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menandatangani komitmen tersebut di hadapan Menteri PANRB.