Ombudsman Desak Polda Jateng Bereskan Kasus Calo Bintara: Harus Ada Keadilan Buat Korban!

Lebih jauh, ia meminta kepada Polda Jateng untuk menuntaskan proses pemeriksaan kepada ketujuh pelaku dan harus melacak jaringan praktek pencaloan saat penerimaan Bintara 2022 sampai ke akarnya. 

Ini, menurutnya agar Polda Jateng bisa menguak aktor utama dalam praktek pencaloan termasuk menelusuri apa saja model jejaring yang telah dibangun oleh para pelakunya. 

"Kita minta pemeriksaan harus fokus ke para pelaku dan harus dilacak apakah pelakunya aktif bertransaksi dengan pihak lain atau tidak. Karena praktek pencaloan Bintara ini bisa dibongkar kalau bisa melihat dari model jejaringnya para pelaku kayak apa. Sehingga mustinya ada langkah pencegahan yang efektif sampai ke akar persoalannya," cetusnya. 

Farida justru mengkhawatirkan bila penyelesaian kasus pencaloan Bintara berlarut-larut tanpa adanya kepastian, yang terjadi ada potensi para keluarga korban akan menggugat Polda Jateng ke PTUN. 

"Makanya, minimal perlu ada kepastian. Karena pihak korban bisa saja membuat laporan gugatan ke PTUN atau mengadukan secara resmi ke Ombudsman. Harus ada komitmen kuat dan jelas dari setiap pimpinan Polda Jateng, masyarakat juga bisa berperan aktif melaporkan jika menemukan pelanggaran yang sama," tegasnya. 

Selain kasus calo Bintara, ia juga menemukan banyak aduan masyarakat yang mengeluhkan layanan dari aparat kepolisian di Jateng. Dalam sebulan tak kurang ia menemukan 15 laporan dari masyarakat. 

"Laporan per bulannya ada kurang dari 15 kasus. Yang masuk ke Ombudsman selama ini yang residu atau perkara yang tidak tuntas. Paling banyak keluhan masyarakat soal layanan mengurus SIM, laporan kepolisian (LK) di SPKT kantor polisi, ada juga yang berkaitan dengan Samsat," paparnya. 

Ombudsman Jateng beberapa tahun lalu punya pengalaman menangani pengawasan ketika proses tes penerimaan taruna Akpol. Ketika itu pihaknya menemukan adanya perbedaan penilaian fisik. Sayangnya, upaya Ombudsman untuk terlibat pengawasan juga tidak maksimal karena adanya pembatasan dari pihak Akpol. 

"Waktu tes taruna Akpol, apa yang kita lakukan belum maksimal karena masukan yang kita sampaikan belum semuanya diterapkan. Contohnya pada proses tes dan tahapan lainnya kita tidak dilibatkan. Tapi saya melihat saat ini kepercayaan publik masih ada, karena dalam kasus calo Bintara yang mencuat ada progres tindak lanjut berupa sanksi PTDH. Ini bisa jadi momen meningkatkan kepercayaan. Asalkan syaratnya harus memenuhi rasa keadilan bagi korbannya," tutur Farida. 

Berdasarkan penilaian standar layanan publik oleh Ombudsman, Farida mengaku Polda Jateng sebenarnya memiliki skor layanan publik kategori tertinggi.

Namun, ia menegaskan harus ada pembenahan menyeluruh terkait dengan proses pengambilan keputusan dari pucuk pimpinan Polda Jateng supaya tahapan penegakkan hukum dan pemberian layanan publik bisa berbanding lurus. 

"Itu PR-nya mereka. Harus ada perbaikan karena Polda tahun kemarin dapat penilaian tertinggi untuk standar layanan publik. Mereka ada di lima besar setelah Pemda, instansi kesehatan dan Pemdes. Dengan kasus calo yang melibatkan Polda Jateng, ini jadi refleksi bagi mereka. Kalau bisa diperbaiki ya bisa menjaga kepercayaan publik. Jangan malah sampai menurunkan," terangnya.