Dear Warga Solo, Pemkot Surakarta Buka Posko Aduan THR, Ini Aturannya

Respati mengatakan keberadaan posko aduan ini diharapkan mampu menjadi solusi awal jika terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan terkait pembayaran THR.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan tidak ada hak pekerja yang terabaikan. Selain itu, mekanisme pengaduan juga diharapkan bisa meminimalkan potensi konflik yang lebih besar di lapangan.

“Dengan adanya posko ini, kita harap konflik soal THR bisa diantisipasi dan diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Surakarta, Pramutedy Sukoco, mengingatkan para pelaku usaha agar membayarkan THR tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

“Kalau secara regulasi di PP, H-7 sudah harus dibayarkan. Tapi ada juga arahan dari Kemenaker, imbauannya diarahkan nanti 14 hari sebelum Lebaran sudah dibayarkan. Namun yang ini masih sebatas imbauan,” katanya.

Disnaker Solo mempersilakan pekerja yang mengalami kendala pembayaran THR untuk segera melapor melalui posko yang telah disediakan.

Pramutedy memastikan setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Nanti kalau ada perusahaan bermasalah dan belum membayarkan THR sesuai regulasi, silakan melakukan aduan. Akan kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Dengan dibukanya posko aduan ini, Pemkot Solo berharap hak pekerja tetap terjamin dan suasana hubungan industrial di Kota Bengawan tetap kondusif menjelang Hari Raya.