Semarang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pekan depan bakal melakukan pembahasan RAPBD 2020 dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Plh Sekda Jawa Tengah Heru Setiadhie mengingatkan jajarannya agar tidak macam-macam saat pembahasan anggaran.
Heru mengatakan pesan tersebut merupakan amanah dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan jajarannya agar tidak neko-neko.
"Minggu ngajeng 4/5 November, kita sedaya sampun nglebeti tahapan badhe sesarengan kaliyan DPRD, nlisihi kados pundi RAPBD 2020. Dados dalem titip, mangga sareng-sareng kita siapaken. Pesen Pak Gub, mboten sisah neka-neka, (Minggu depan, kita semua masuk ke tahapan pembahasan dengan DPRD untuk membedah RAPBD 2020. Jadi saya berpesan mari bersama-sama kita siapkan. Pesan pak Gubernur tidak usah macam-macam)" kata Heru saat menjadi Inspektur Apel di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (31/10) pagi.
Program dan kegiatan yang sudah dirancang, lanjut dia, harus sudah tepat. Jangan sampai saat dibahas dengan dewan, ada penyampaian koreksi.
"Jadi intinya saya minta tolong. Titip, yang diusulkan yang kita pertahankan. Andaikata dikoreksi dewan, itu menjadi hak dewan untuk melaksanakan fungsi budgeting. Tapi paling tidak kita sudah memberikan argumentasi," pesannya.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Tengah sendiri sebelumnya diusulkan naik oleh Gubernur Ganjar Pranowo saat berbicara dalam sidang paripurna di DPRD Jateng, Selasa (15/10).
RAPBD 2020 mestinya naik Rp2,1 triliun atau sebesar Rp28,77 triliun ketimbang ABPD tahun lalu sebesar Rp26,63 triliun.
Ada usulan kenaikan yang signifikan pada lima sektor anggaran pendidikan perlu dinaikkan dari Rp6,08 triliun pada 2019 menjadi Rp6,77 triliun di tahun 2020 agar dapat mendukung proyek penambahan SMK boarding school gratis di 15 titik.
Anggaran kesehatan juga diusulkan naik pada 2020 yakniRp2,66 triliun, dari tahun 2019 yang hanya Rp2,52 triliun. Anggaran difokuskan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Anggaran untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengalami kenaikan dari semula Rp1,228 triliun naik menjadi Rp1,66 triliun. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk berbagai proyek pekerjaan umum, infrastruktur, sumber daya air dan penataan ruang.
Kenaikan juga diusulkan terjadi pada anggaran untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dari semula Rp36,78 miliar menjadi Rp44,81 miliar.
Di sektor perhubungan, usulan kenaikan yakni sebesar Rp318,74 miliar. Jumlah itu meningkat pesat ketimbang tahun 2019 sekitar Rp203,6 miliar.
Kenaikan anggaran bakal dipakai untuk perbaikan layanan publik. Salah satunya, katanya dengan menambah rute BRT Trans Jateng.
Meski begitu, ia mengklaim usulan lonjakan anggaran untuk empat pos sektor tersebut tak akan mengesampingkan upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang tetap jadi program prioritas.