Sambil Gelar Poster, Puluhan Massa Demo di Pengadilan Agama Banyumas

Sedangkan putra pertama Cholisun, Anis Muwakhidin menambahkan bahwa pihaknya sangat menyesalkan terjadinya putusan pengadilan yang menetapkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang telah diwakafkan kepada pihak sebuah yayasan pendidikan.

Padahal menurut Anis pernah ada kesepakatan tertulis yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2017 antara pihak sebuah lembaga pendidikan akan diganti lahan dan tempat bila bersedia pindah dari lokasi tanah yang disengketakan, namun hingga kini hal tersebut tidak bisa dibuktikan.

Sambil menunjukan surat kesepakatan salahsatunya disebutkan adanya proses pencarian tanah pengganti guna memindahkan tanah dan bangunan milik keluarga Alm. Cholisun. sementara kesepakatan lain juga disebutkan Keluarga Sumarni istri dari Alm. Cholisun bersedia melepas hak kepemilikannya untuk kepentingan perluasan MIMA setelah mendapatkan ganti tanah dan bangunan tempat tinggal yang senilai dengan tanah miliknya paling lama 1 tahun.

"Tahun 2017 dibuat kesepakatan antara NU dengan keluarga saya namun hingga kini tidak ada realisasinya, hingga pada tahun 2021 sampai dilakukan sidang sebanyak tiga kali dan kami dikalahkan hanya oleh wakaf lisan pada tahun 1967, padahal saksi 1 saat itu masih berumur 11 tahun sedang saksi 2 malah belum lahir, disitulah adanya kejanggalan masalah ini, harusnya mereka dalam 1 tahun kan mengganti tanah dan bangunan kami, malah kami yang disalahkan,"terangnya.

Menanggapi kasus tersebut Ketua Pengadilan Agama Banyumas, Muhammad Isna Wahyudi menjelaskan dari termohon eksekusi atas putusan sengketa wakaf yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Dari pihak termohon dan keluarganya mengaku ada hal hal yang belum dapat diterima meskipun dari pihak pengadilan agama Banyumas telah melakukan sidang Aanmaning atau sidang untuk melakukan peneguran atas melaksanakan putusan secara sukarela sebanyak tiga kali dan belum berhasil menemukan titik temu sehingga pada tanggal 2 Oktober 2023 pihaknya menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

"Kami telah berupaya menjelaskan bahwa putusan sengketa wakaf sudah berkekuatan hukum tetap sehingga harus dianggap benar dan dilaksanakan, oleh karena itu pada 2 Oktober 2023 saya selaku ketua Pengadilan Agama Banyumas menerbitkan penetapan perintah eksekusi namun sebenarnya masih dalam proses pelaksanaan eksekusi dan rapat kordinasi,"jelasnya.

Sedangkan saat menanggapi ketidaksanggupan pihak LP Maarif yang tidak memenuhi pengganti lahan dan bangunan dan tidak selesainya jalur kekeluargaan, Ketua PA Banyumas Muhammad Isna Wahyudi menanggapi karena jangka waktu yang hanya 1 tahun untuk mengganti lahan wakaf tersebut pihak yayasan menempuh jalur hukum.

Karena pihak yang bersengketa menempuh jalur hukum dan ternyata pihak Ma'arif NU yang menang hingga tingkat kasasi dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, kami tinggal menjalankan putusan pengadilan, karena putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan harus dihormati," terangnya.

Ditambahkan dasar yang menjadi penetapan eksekusi adalah dalam putusan tersebut salah satu amarnya adalah akta jual beli tidak sah dan sertifikatnya tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya didalam pemeriksaan oleh majelis hakim ditemukan fakta adanya tukar guling antara tanah wakaf di tempat lain dengan tanah saudaranya yang ada di obyek perkara namun belum dibalik nama, dan kemudian jual beli dilakukan antara saudara wakif dengan almarhum Cholisun.

"Sebenarnya kami sudah menawarkan berbagai opsi namun nampaknya masing masing pihak tetap bersikukuh pada pendirian masing masing, dari pihak termohon eksekusi memohon menunggu sampai ada peninjauan kembali atau PK, sementara pihak pemohon bersikeras untuk dilakukan eksekusi, karena tidak ada titik temu kami berpedoman pada kekuatan hukum tetap,"jelasnya.

Kebiasaan dimasyarakat yang dilaksanakan ketika melakukan wakaf tanpa adanya pemuatan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat terkait, setelah berlaku beberapa tahun kemudian dan tidak ada perjanjian hitam di atas putih serta belum ada wakaf yang terdaftar sangat riskan terjadi sengketa.

"Awalnya karena kebiasaan masyarakat yang melakukan wakaf secara lisan tanpa akta ikrar wakaf, tapi bila dilakukan secara tertulis saya kira hal sengketa soal wakaf tidak akan terjadi karena di akta pasti sudah jelas soal luas, batas, dan di BPN sudah tercatat,"pungkasnya.