Kudus, IDN Times - Hingga hari Jumat (28/2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus belum menerima surat resmi dari Kemenag Pusat terkait pelarangan bagi jemaah umrah yang akan ke Arab Saudi.
Meskipun demikian, dari Kemenag Kabupaten Kudus meminta seluruh masyarakat terutama calon jemaah agar tetap tenang.
“Resminya sampai hari ini kami belum menerima dari kementerian pusat. Saya lihat di media untuk pelarangan sementara. Batas waktunya belum ditentukan,” ujar Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) pada Kemenag Kudus, Su'udi saat dijumpai di kantornya pada Jumat (28/2).
Su’udi mengatakan, pelarangan dari Arab Saudi itu terbilang mengagetkan semua pihak. Karena sebelumnya tak ada tanda-tanda hingga imbauan adanya penundaan itu. Oleh karenanya, semua pihak diharapkan agar bisa memahami. Sehingga masyarakat ini lebih tenang.
“Kita berikan pengertian. Biro yang akan memberangkatkan bisa pengertian kepada jemaah dan tidak merugikan kepada masyarakat. Sehingga bisa diselesaikan dengan baik-baik,” kata dia.
Biro di Kudus, kata dia ada sebanyak lima biro umrah. Itu terdiri dari satu biro umrah yang sudah berizin resmi dari Kemenag dan juga empat biro umrah yang merupakan kantor cabang yang ada di Kudus.
“Selebihnya mempunyai kewenangan langsung pembinaan langsung memberikan. Kami paling memnatau secara teknik tidak pada kami. kami biro diselesaikan secara baik-baik," kata dia.
Terkait dengan jumlah jemaah umrah yang ada di Kudus, lanjut dia secara detail tidak ada. Sebab, jemaah umrah berbeda dengan haji. Kata dia, kalau umrah bisa diurus melalui biro yang ada. Baik yang ada di Kudus maupun dari biro perwakilan.
“Kalau haji kan sudah ada kuotanya. Kuota Jawa Tengah, Kudus sekian sudah jelas. Kalau umrah kami tidak memiliki secara detail,” ujar dia.
Meskipun demikian, ia mengaku terus melakukan komunikasi dengan para biro umrah yang ada di Kudus. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai jemaah umrah ini dirugikan.
“Ya harapan kami bisa memahami ini musibah Internasional. Maka kami berharapkan penundaan ini tidak berkepanjangan, agar segera dicabut. Sehingga untuk bisa dilaksanakan kembali,” tandas dia.