KPU Jateng Kekurangan Petugas KPPS, Pendaftar Takut Jalani Rapid Test

16 Okt 2020, 07:35 WIB

Dok. KPU Rembang/Istimewa

Semarang, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah kekurangan jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 21 kabupaten/kota tahun ini. Karena itulah, pendaftaran petugas KPPS yang sudah digelar sejak mulai 7 Oktober hingga 11 Oktober 2020, akhirnya diperpanjang mulai 14-18 Oktober nanti.

"Jumlah kekurangannya belum bisa direkap. Soalnya datanya di kabupaten/kota masih bergerak terus. Dan angka pendaftarnya setiap kabupaten/kota sangat bervariasi," ujar M Taufik, Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Litbang KPU Jateng saat dihubungi IDN Times, Kamis (15/10/2020).

1. Pembentukan KPPS mengacu dua aturan KPU

Kantor KPU Jawa Tengah. IDN Times/Fariz Fardianto

Lebih lanjut, ia menyampaikan aturan pembentukan KPPS selama ini mengacu pada Pasal 12 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 terkait tugas, wewenang dan pembentukan KPPS.

Untuk pendaftaran KPPS telah diwajibkan untuk memakai standar protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19.

2. Dua daerah tidak mengajukan perpanjangan pendaftaran KPPS

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (IDN Times/Sukma Shakti)

Menurutnya sampai sekarang sejumlah petugas KPU di beberapa kabupaten/kota sudah mengajukan permintaan perpanjangan pendaftaran untuk mengisi kekurangan personel di tiap kecamatan dan kelurahan.

Dari 21 daerah, lanjutnya terdapat 15 kabupaten/kota yang telah menyerahkan hasil pendaftaran KPPS kepada KPU. Sedangkan enam daerah lainnya belum melaporkan sama sekali.

"Dari kabupaten kota yang ikut Pilkada serentak, yang tidak meminta perpanjangan pendaftaran KPPS hanya Kendal dan Kabupaten Semarang. Untuk wilayah lainnya sudah meminta jadwal perpanjangan pendaftaran. Karena kondisi di lapangan kekurangan jumlah petugasnya sangat bervariasi. Termasuk di masing-masing TPS dan desa," bebernya.

3. Ada warga tidak jadi daftar KPPS karena takut rapid test

Ilustrasi. Rapid test massal yang digelar Pemkot Surabaya, Sabtu malam (12/9/2020). Dok. Humas Pemkot Surabaya

Pihaknya menjelaskan kendala yang kerap ditemui petugasnya yaitu ada warga yang tidak jadi mendaftar sebagai KPPS lantaran takut menjalani rapid test. Padahal, sesuai aturan KPU, rapid test baru bisa dilakukan jika seseorang sudah ditetapkan sebagai petugas KPPS.

"Kendalanya bermacam-macam. Kita gak tahu situasi daerahnya Ada warga yang antusias, tapi ada yang tidak. Mungkin saja mereka tidak jadi mendaftar (KPPS) karena takut dirapid. Tapi kita gak bisa menyimpulkan soalnya banyak prosedur yang harus dijalani. Untuk kewajibkan rapid test itu baru dilakukan kalau sudah dilantik sebagai KPPS," jelasnya.