Tangkal Siswa Titipan, SMAN 1 Semarang Pasang Syarat Domisili KK 3 Tahun

Dokumen kejuaraan yang bisa disertakan dalam verifikasi berkas meliputi surat tanda bukti juara lomba berjenjang dan non berjenjang. Sebagai contoh surat tanda bukti kejuaraan yang bisa dilampirkan seperti juara OSN dan bisa juga non OSN.

"Kejuaraan yang diakomodir tetap skala berjenjang dan tidak berjenjang. Seperti OSN dan non OSN," katanya.

Lebih lanjut, ia mengaku tantangan tahun ini cenderung berbeda dengan sebelumnya karena pihaknya telah mewajibkan syarat domisili KK minimal tinggal 3 tahun.

"Jadi memang ada perbedaan pada syarat dokumen KK. Ini agar bisa mengantisipasinya terjadinya kasus calon siswa titipan diluar orang tua. Soalnya tahun kemarin kita menemukan kasus calon siswa titipan tapi gak bisa berbuat banyak karena tidak bisa serta-merta dicut begitu saja. Makanya yang pelaksanaan PPDB tahun sekarang syarat domisili KK minimal harus 3 tahun," akunya.

Meski begitu, ia optimistis bahwa pelaksanaan PPDB SMA/SMK tahun ini akan berjalan lebih lancar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. SMAN 1 membuka kuota penerimaan siswa baru sebanyak 408 orang dan 12 rombel.

Ia yakin pelaksanaan PPDB akan lebih bagus karena proses sosialisasi dikerjakan menyeluruh sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan didukung peran babinsa.

"Tahun ini semoga lebih bagus. Dinas sudah sosialisasi ke kecamatan, kelurahan dengan babin. Jadinya lebih tersosialisai dengan baik," paparnya.

Sementara itu, pihak Ombudsman Jawa Tengah berharap pada pelaksanaan PPDB untuk jenjang SMA/SMK bisa berjalan lebih optimal lagi karena sudah ada koordinasi yang matang antara Disdikbud Jateng dengan Disdik masing-masing kabupaten/kota.

"Utamanya kaitan dengan zonasi dan aturan domisili yang sebelumnya kami sudah sering membahas, memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota supaya saat PPDB tahun ini bisa dilakukan lebih baik lagi untuk kelancaran teknisnya," kata Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng kepada IDN Times.

Lebih jauh, pihaknya akan tetap memantau jalannya PPDB di setiap sekolahan masing-masing daerah. Tak cuma PPDB SMA/SMK saja, melainkan juga ke PPDB SMP negeri.

Sementara ini sudah muncul aduan dari orang tua siswa mengenai sistem zonasi dan aturan penerapan nilai yang diberlakukan di salah satu sekolah Kecamatan Tembalang Semarang. Aduan sudah diterima Ombudsman. Nantinya akan ditindaklanjuti mendalam.

"Sejak kami membuka posko pengaduan PPDB, sudah ada dua kasus yang masuk. Yaitu soal zonasi dan nilai. Kami akan segera kroscek ke lapangan untuk mengusutnya," tandasnya.