Surakarta, IDN Times - Dewan Kode Etik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said menemukan surat nota kesepahaman antara Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan pihak sponsorship pinjaman online (pinjol).
Dalam surat tersebut, ditemukan nominal yang sangat fantastis yakni sebesar Rp160 juta.
Disampaikan oleh Ketua Dewan Kode Etik UIN Raden Mas Said yang juga merupakan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama adalah Prof Dr KH KP Syamsul Bakri Wironagoro mengatakan jika pembina DEMA memperoleh data MoU antara mahasiswa dengan pihak sponsorship, yang mencapai nominal Rp 160 juta.
“Baru tadi dari dosen yang kebetulan pembina DEMA memperoleh data MoU antara mahasiswa dengan pihak sponsorship. Itu kompensasi Rp160 juta, dari satu (sponsor), saya lupa, tadi dari 3 (sponsor), ini salah satunya,” ungkapnya, Rabu (9/8/2023).
Lebih lanjut, Prof Syamsul menegaskan jika mahasiswa tidak berhak untuk melakukan penandatanganan MoU, apalagi ada nominal di dalam nota kesepemahama yang dimaksud. Lantaran kegiata penyelenggaaraan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) sebenarnya juga telah dibiayai oleh universitas.
“PBAK semuanya ditanggung oleh universitas, ada nominal yang besar sekali, padahal ada fakultas yang nyari sponsorship sebesar itu, itu kan rawan macam-macam. Itu kan rawan, mengapa sponsorship bisa sebesar itu,” jelasnya.
Prof Syamsul mengungkap, pada rapat tersebut pihaknya memperoleh informasi, terdapat 300-an mahasiswa dari Fakultas Ilmu Teknik yang sudah melakukan pendaftaran. Jumlah tersebut belum ditambah dari mahasiswa baru di fakultas yang lain.
“Ini belum lagi fakultas yang lain, tapi pengakuannya kemarin 500an, bisa lebih. Ya simpang siur, karena kita tidak memperoleh data yang pasti tentang itu, tapi barusan laporan dari dekan FIT sudah 300-an. Kalau ada 500 ya ada 4 fakultas lagi, ya mungkin 1000-an lah lebih,” ungkapnya.
Dalam kasus ini, Rektor UIN Raden Mas Said Mudofir, telah memanggil Presiden DEMA UIN Ayuk Latifah untuk melakukan klarifikasi.
Kendati demikian, Prof Syamsul menjelaskan terkait pemutusan sanksi yang akan dikenakan dari Dewan Kode Etik. Namun ada dua kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan, yakni sedang dan berat.
“Ya tentu tidak semua panitia (diberikan sanksi), ya menunjuk ke pihak terkait. Sanksinya sedang atau berat, gak mungkin ringan , itu saya pastikan, kalau ringan itu gak mungkin ada rapat kan,” kata dia.
“Contonhnya kalau sedang itu dicutikan paksa, kalauberat itu ya DO (Drop-off). Kalau terkait organisasi bisa jadi seperti tututan mahasiswa kan, copot ketua DEMA misalnya kan begitu, biar tidak ada langkah langkah lagi,” lanjutnya.
Selama kasus ini, kegiatan PBAK akan tetap berlangsung dengan waktu pelaksanaan yang belum bisa ditentukan.