Bertentangan dengan Aturan, KPAI Larang Daerah Pakai Dana CSR Rokok
PB Djarum
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan menggelar audiensi dengan lima kepala daerah untuk membahas penggunaan dana CSR dari Djarum. Kelimanya yaitu Walikota Bandung, Bupati Banyumas, Bupati Kebumen, Plt Bupati Kudus dan Walikota Surabaya yang notabene kerap memakai dana CSR dari Djarum.
Hal itu disampaikan oleh Menurut Siti Hikmawati, Komisioner Bidang Kesehatan dan NAPZA KPAI.
"Kita segera bahas persoalan seperti ini bersama lima bupati dan walikota. Karena mereka sering memakai program CSR dari Djarum," ujar Siti kepada IDM Times, Rabu (28/8).
Pihak KPAI nantinya akan merekomendasikan kepada Pemda terkait penegakan Peraturan Pemerintah No.109 untuk mempertajam sanksinya.Terlebih lagi, di lima daerah di atas selama ini sudah punya Perda yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Aturan PP No.109 tahun 2012 adalah Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
"Di Bandung ada perwalnya. Banyumas juga punya perda KTR. Jadi sebenarnya aturannya sudah ada. Cuma pengawasannya belum berjalan. Ini yang harus ditegakkan supaya perusahaan rokok kayak Djarum bisa introspeksi diri. Pemda harus menjalankan sanksinya secepatnya. Dengan begitu kegiatan CSR pabrik rokok tidak bertentangan dengan aturan di daerah," pungkasnya.
1. Pertegas sanksi PP No. 102 Tahun 2012
unsplash.com/Lex GuerraSementara itu tentang kelanjutan brand Djarum yang digunakan dalam proses audisi atlet bulutangkis, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan hasil rapat koordinasi dengan Kemenpolhukam di Jakarta.
Menurut Siti Hikmawati, sistem perundangan industri tembakau harus dipertegas.
"Minimal brand Djarumnya harus diganti. Dari koordinasi dengan Menkopolhukam, sudah disepakati bahwa sistem perundangan harus dipertegas. Yayasan yang bernaung pada industri tembakau tidak boleh dipakai untuk acara. Hanya di Indonesia saja, perusahaan tembakau masih diizinkan menggelar CSR. Di negara lain kan sudah tidak ada. Makanya Djarum sebagai warga negara harus taat aturan," tegasnya.
Untuk itu KPAI mendesak PB Djarum menyetop semua rangkaian proses audisi pencarian bakat atlet bulutangkis yang saat ini sedang berlangsung di sejumlah daerah.
2. PB Djarum dianggap mengeksploitasi anak-anak yang ikut audisi bulutangkis
IDN Times/Afriani SusantiSebab, menurut Siti Hikmawati, Komisioner Bidang Kesehatan dan NAPZA KPAI, PB Djarum yang bernaung dibawah perusahaan rokok PT Djarum, telah melakukan eksploitasi dengan mengikutsertakan anak-anak dalam proses audisi atlet bulutangkis.
"Padahal, sesuai riset yang dilakukan pada 2013 silam, jumlah perokok anak selalu menunjukan grafik yang meningkat terus. Saat kita teliti ada sekitar 7 persen perokok merupakan anak dibawah umur. Lalu jumlahnya melesat jadi 9 koma sekian persen pada dua tahun setelahnya. Tentunya untuk menurunkan angka tersebut tidaklah mudah. Itu sangat berkolerasi dengan peningkatan jumlah tayangan iklan rokok di Indonesia," kata Siti saat dikontak IDN Times, Rabu (28/8).
Baca Juga: Marak Kasus Kekerasan Anak, KPAI Dorong Program SRA Dipercepat
3. Djarum dianggap menunggangi acara audisi dengan menyelipkan iklan rokok
news.abs-cbn.comIa menyesalkan Djarum sebagai pabrik rokok terbesar di negeri ini justru berusaha menunggangi proses audisi atlet bulutangkis dengan disusupi tayangan iklan rokok.
Ia menganggap hal tersebut melanggar aturan PP Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengendalian industri rokok.
"Jika iklan rokok ditampilkan secara terus-menerus, dikhawatirkan penggunanya juga bertambah. Apalagi kan efeknya mengandung zat adiktif yang membuat orang kecanduan. Sesuai UU Kesehatan, sebaran rokok di Indonesia sudah semestinya dibatasi," ujar Siti.
4. KPAI: Acara audisi atlet bulutangkis melibatkan banyak anak
IDN Times/Lia HutasoitIa juga menekankan bahwa dalam PP No.109 telah diatur kegiatan yang berhubungan dengan iklan rokok maupun tembakau dilarang melibatkan anak-anak.
"Makanya apa yang dilakukan PB Djarum selama ini kan jadi sesuatu yang ironis. Karena di audisi bulutangkis yang mereka selenggarakan malah melibatkan banyak anak. Jelas mereka tidak mentaati aturan PP 109. Kegiatan audisi olahraga yang seharusnya jadi acara yang positif bagi generasi muda, malah ditumpangi dengan promosi rokok yang menjurus aksi eksploitasi," bebernya.
Baca Juga: Perokok Usia Anak Meningkat, SAPTA Desak Diskon Rokok Dicabut
