Ketidakpastian Global, APBN Masih Jadi Penopang Ekonomi di Jateng
- Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 4,96% y-o-y di kuartal pertama 2025
- Penerimaan negara dari Jawa Tengah mencapai Rp35,35 triliun atau 27,31% dari target tahunan
- APBN menjadi instrumen fiskal adaptif yang menjaga momentum pembangunan dan mendorong belanja produktif serta memperkuat daya beli masyarakat
Semarang, IDN Times - Meski dihantam gejolak global dan tekanan eksternal, ekonomi Jawa Tengah menunjukkan ketangguhan. Selama kuartal pertama 2025, provinsi yang beribukota di Kota Semarang itu tumbuh 4,96 secara tahunan (year-on-year/y-o-y), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu pilar utama di balik pencapaian itu.
1. Inflasi terkendali
Kepala Bidang PPA II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah , Iman Widhiyanto menyebutkan, APBN sebagai instrumen fiskal adaptif yang menjaga momentum pembangunan, mendorong belanja produktif, serta memperkuat daya beli masyarakat.
“APBN tidak hanya jadi alat bantu, tapi jadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,” katanya dilansir keterangan resmi, Minggu (1/6/2025).
Stabilitas ekonomi daerah juga ditunjukkan lewat inflasi yang relatif rendah, yaitu 1,94 persen (y-o-y) per April 2025. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di level optimistis 111,6, mengindikasikan kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap kondisi ekonomi.
Sementara itu, di sektor pertanian dan perikanan, daya beli masyarakat masih terjaga. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 112,72 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 99,28 tetap menggambarkan resiliensi ekonomi rumah tangga meskipun mengalami sedikit penurunan.
2. Kinerja APBN dan APBD kuat
Hingga April 2025, penerimaan negara dari Jawa Tengah telah mencapai Rp35,35 triliun atau 27,31 persen dari target tahunan. Realisasi belanja negara juga impresif, mencapai Rp33,23 triliun (31,21 persen dari pagu), menciptakan surplus anggaran sebesar Rp2,13 triliun.
Adapun, rinciannya sebagai berikut:
- Penerimaan pajak: Rp14,24 triliun (24,34 persen)
- Bea dan cukai: Rp18,65 triliun (28,57 persen)
- PNBP: Rp2,45 triliun (43,09 persen)
Dari sisi belanja, dana untuk kementerian/lembaga (K/L) sudah terealisasi Rp8,37 triliun (23,19 persen), sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp24,85 triliun (35,33 persen).
Lebih lanjut, Iman ikut mengapresiasi kinerja keuangan Pemprov Jawa Tengah. Pendapatan daerahnya mencapai Rp34,41 triliun (30,43 persen), dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp20,17 triliun (17,51 persen).
Dana TKD masih menjadi penopang utama APBD, mencakup 72,21 persen dari total pendapatan daerah.
“Fakta ini menegaskan pentingnya sinergi fiskal pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan yang inklusif,” tambah Iman.
3. Kredit dan pembiayaan inklusif UMKM tumbuh
Iman menambahkan, APBN juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp14,61 triliun untuk lebih dari 291 ribu pelaku usaha. Kabupaten Pati tercatat sebagai wilayah dengan penyaluran KUR tertinggi sebesar Rp882,06 miliar.
Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga berkembang pesat. Hingga akhir April 2025, UMi telah disalurkan senilai Rp146,05 miliar kepada lebih dari 28 ribu debitur, dengan Jepara sebagai penerima manfaat terbesar (Rp18,01 miliar).
“Langkah ini bukan hanya soal pembiayaan, tapi juga memperluas akses ke inklusi ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.
